Krisis Sudan Selatan, PBB Peringatkan Warga Sipil-Transisi Politik Terancam

Agus Mughni | Jum'at, 11/09/2026 07:50 WIB

Anak terimbas perang bersaudara di Sudan Selatan (Foto: PBB)

Jakarta, Jurnas.com - Komisi Hak Asasi Manusia PBB untuk Sudan Selatan memperingatkan memburuknya situasi di negara tersebut akibat kekerasan yang kembali terjadi, meningkatnya ketegangan politik, menyempitnya ruang sipil, korupsi yang mengakar, serta impunitas yang terus berlangsung.

Komisi menyampaikan peringatan itu pada Kamis (10/9) setelah menyelesaikan kunjungan ke-14 ke Sudan Selatan. Ketua Komisi, Yasmin Sooka, mengatakan pihaknya kembali mendengar laporan mengenai pengungsian, ketidakamanan, pelanggaran hak asasi manusia, serta kegagalan otoritas politik dan keamanan dalam melindungi warga sipil dan menangani berbagai pelanggaran.

“Dari kunjungan ke kunjungan, kami terus mendengar dari orang-orang yang menanggung akibat kekerasan, pengungsian, ketidakamanan, serta kegagalan mereka yang memiliki tanggung jawab politik dan keamanan untuk mencegah dan menangani dampak tersebut,” kata Sooka di ibu kota Juba.

Menurut Sooka, pola penderitaan warga Sudan Selatan tidak banyak berubah. Keluarga masih terpaksa meninggalkan rumah, masyarakat hidup dalam ketakutan, sementara perempuan dan anak perempuan menghadapi pelanggaran serius serta kesulitan memperoleh layanan dasar.

“Pola-pola tersebut hanya sedikit berubah, sementara beban kemanusiaan terus bertambah. Rakyat Sudan Selatan layak mendapatkan kehidupan yang lebih baik daripada terus dibentuk oleh siklus kekerasan dan ketidakpastian,” ujarnya.

Komisioner Carlos Castresana Fernandez mengatakan persoalan mendasar yang selama bertahun-tahun ditemukan komisi adalah impunitas. Pelaku pelanggaran berat dinilai terlalu sering tidak dimintai pertanggungjawaban, sementara lembaga-lembaga yang bertugas menegakkan keadilan masih lemah dan kekurangan sumber daya.

Fernandez juga menyoroti minimnya penerapan rekomendasi laporan komisi mengenai korupsi yang diterbitkan setahun lalu. Menurut dia, dalam sejumlah aspek, kondisi justru semakin memburuk.

“Ketika pelanggaran tidak dihukum dan sumber daya publik dialihkan tanpa konsekuensi, impunitas menjadi semakin mengakar dan memicu kekerasan,” kata Fernandez.

Ia menegaskan Sudan Selatan tidak akan mampu memutus siklus tersebut tanpa mekanisme pertanggungjawaban yang kredibel, lembaga peradilan yang berfungsi, serta pengelolaan sumber daya negara yang transparan.

Selain persoalan keamanan dan hak asasi manusia, komisi juga memperingatkan risiko terhadap proses transisi politik Sudan Selatan.

Komisioner Barney Afako mengatakan kegagalan politik para pemimpin Sudan Selatan terus menciptakan kondisi yang memungkinkan kekerasan kembali terjadi. Implementasi Revitalized Agreement disebut mengalami kebuntuan, meskipun tujuan perjanjian untuk membangun Sudan Selatan yang demokratis dan damai tetap relevan.

Afako mengatakan situasi tersebut menjadi semakin penting karena Sudan Selatan sedang menuju pemilu. Ruang politik dan sipil menyempit, sementara sejumlah pengamanan dan kondisi yang diperlukan untuk memastikan pemilu berlangsung damai dan kredibel masih belum tersedia.

“Rakyat Sudan Selatan memiliki hak untuk memilih. Hak tersebut harus dilindungi dengan memastikan mereka dapat berpartisipasi secara bebas, bersaing secara adil, dan menyelesaikan setiap sengketa pemilu melalui mekanisme adjudikasi yang kredibel,” ujar Afako.

Menurutnya, berbagai mekanisme pengamanan tersebut penting untuk mencegah pemilu justru berubah menjadi pemicu kekerasan dan gangguan politik. (*)

Sumber: Anadolu