Ketua DPR: APBN 2027 Harus Beri Manfaat Nyata ke Rakyat

Samrut Lellolsima | Jum'at, 14/08/2026 17:28 WIB

Tangkapan layar Ketua DPR RI Puan Maharani. (YouTube TVR Parlemen)

Jakarta, Jurnas.com - Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2027 harus mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, menjaga daya beli, serta mendukung keberlangsungan dunia usaha.

Hal itu disampaikan Puan dalam pidatonya saat Rapat Paripurna DPR RI Pembukaan Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026-2027 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (14/8).

Puan mengatakan APBN bukan sekadar kumpulan angka dalam dokumen keuangan negara. Menurutnya, APBN merupakan pilihan politik mengenai arah penggunaan sumber daya negara dan masyarakat yang menjadi prioritas.

“APBN adalah pilihan politik; tentang ke mana sumber daya negara diarahkan, siapa yang diprioritaskan, dan manfaat apa yang harus dirasakan oleh rakyat,” kata Puan.

Ia menyebut besaran belanja negara dalam APBN 2027 yang akan disampaikan Presiden Prabowo Subianto mendekati Rp4.000 triliun. Angka tersebut, kata Puan, menunjukkan besarnya sumber daya yang harus dikelola pemerintah bersama DPR.

“Mungkin tidak ada satu pun di antara kita yang pernah melihat banyaknya uang sebesar hampir Rp4.000 triliun. Angka itu begitu besarnya, bahkan sangat besar,” ujarnya.

Namun, Puan mengingatkan besarnya anggaran tidak otomatis menunjukkan keberhasilan pemerintah. APBN harus mampu menjawab kebutuhan konkret masyarakat.

Menurutnya, keberhasilan APBN harus dapat dirasakan petani yang menunggu hasil panen, anak-anak yang ingin melanjutkan pendidikan, masyarakat kurang mampu yang membutuhkan layanan kesehatan, hingga pencari kerja yang harus menghidupi keluarganya.

“APBN tidak hanya diukur dari besarnya anggaran yang dapat dibelanjakan; APBN harus dinilai dari kinerjanya dalam memenuhi harapan rakyat dan banyaknya kehidupan rakyat yang dapat diubah menjadi lebih baik,” tegas Puan.

Puan pun menekankan kebijakan fiskal 2027 dengan tema “Tumbuh Lebih Tinggi, Sejahtera Lebih Cepat” harus diterjemahkan menjadi kebijakan yang mampu mempertemukan pertumbuhan ekonomi dengan pemerataan.

Menurutnya, kemajuan ekonomi tidak boleh berjalan tanpa diiringi keadilan sosial. Pertumbuhan ekonomi harus memberikan manfaat yang dirasakan secara luas oleh masyarakat.

“APBN Tahun Anggaran 2027 harus menjadi instrumen untuk memperkuat daya beli masyarakat, menciptakan lapangan kerja, menjaga keberlangsungan dunia usaha, sekaligus memastikan kelompok masyarakat yang membutuhkan tetap mendapatkan perlindungan,” kata Puan.

Ia menilai kualitas APBN pada akhirnya tidak hanya ditentukan oleh besarnya anggaran, tetapi juga efektivitas penggunaannya dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Karena itu, DPR RI akan menjalankan fungsi anggaran dan pengawasan secara optimal agar setiap rupiah dalam APBN benar-benar diarahkan untuk kepentingan masyarakat.

Puan juga mengingatkan pemerintah agar pengelolaan anggaran dilakukan secara transparan, akuntabel, dan tepat sasaran. Dengan demikian, APBN dapat menjadi instrumen pembangunan yang mampu menjawab tantangan ekonomi sekaligus memperkuat kesejahteraan masyarakat.

Rapat Paripurna Pembukaan Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026-2027 tersebut menandai dimulainya kembali kegiatan DPR RI setelah masa reses.