Presiden RI Prabowo Subianto di Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama MPR-DPR-DPD di Kompleks Parlemen, Jumat, 14 Agustus 2026.
Jakarta, Jurnas.com - Presiden Prabowo Subianto menyampaikan bahwa penurunan kemiskinan dan pengangguran terbuka menjadi target pembangunan pemerintahannya pada 2027.
Hal tersebut disampaikan saat pidato penyampaian RUU APBN 2027 dan Nota Keuangan di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat, 14 Agustus 2026.
Prabowo mengatakan, tingkat kemiskinan pada 2027 ditargetkan berada di kisaran 6,0-6,5 persen. Angka tersebut lebih rendah dibandingkan target dalam APBN 2026 yang berada pada rentang 6,5-7,5 persen.
"Kemiskinan di tahun 2027 ditargetkan turun ke rentang 6,0 sampai 6,5 persen, dari target APBN 2026 6,5 sampai 7,5 persen," ujar Prabowo.
Pemerintah juga menargetkan tingkat pengangguran terbuka turun menjadi 4,30-4,87 persen pada 2027.
"Tingkat pengangguran terbuka tahun 2027 ditargetkan turun ke rentang 4,30 sampai 4,87 persen. Turun dari 4,44 sampai 4,96 persen di tahun 2026," sambungnya.
Selain itu, pemerintah Prabowo menargetkan Indeks Modal Manusia di Indonesia sebesar 0,575 pada 2027. Sedangkan, target Rasio Gini pada 2027 ditargetkan dalam rentang 0,362 sampai 0,367.
Dalam kesempatan itu, Prabowo menjelaskan bahwa RAPBN tahun 2027 difokuskan untuk delapan program kerja prioritas nasional (PKPN).
Program-program tersebut, yaitu kedaulatan pangan, kemandirian energi dan air, pendidikan, kesehatan, hilirisasi dan industrialisasi, infrastruktur, perumahan, dan ketahanan terhadap bencana, penguatan ekonomi kerakyatan dan pembangunan desa, serta penurunan kemiskinan.
"Delapan prioritas tersebut didukung oleh penguatan pertahanan dan keamanan, penegakan hukum, tata kelola pemerintahan, percepatan digitalisasi, dan diplomasi ekonomi," jelas Prabowo.
Pada 2027, pemerintah juga menargetkan pertumbuhan ekonomi mencapai 6 persen. Oleh karenanya, sinergi kebijakan fiskal, moneter, sektor keuangan dan danantara harus bekerja sinergis dan semakin solid.
"Transformasi ekonomi pada aktivitas ekonomi yang bernilai tambah tinggi harus terus diperkuat. Program-program unggulan harus berjalan efektif. Program perlindungan sosial harus andal," ucap Prabowo.
Kemudian, pemberdayaan bagi UMKM harus terus digairahkan. Begitu pula dukungan untuk petani nelayan, guru, dan tenaga kerja yang rentan juga harus diperkuat.
"Harmonisasi kebijakan pusat dan daerah harus semakin baik dan semakin kokoh. Pemberantasan korupsi dan penegakan hukum harus terus ditegakkan tanpa pandang bulu," ujar Prabowo.
Senin, 10/08/2026 10:26 WIB
Selasa, 04/08/2026 14:16 WIB
