Ketua DPR RI Puan Maharani. (Foto: Ist)
Jakarta, Jurnas.com - Ketua DPR RI Puan Maharani menyambut peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Republik Indonesia. Ia menegaskan, setiap pemerintahan akan meninggalkan warisan yang kelak dinilai dan diuji oleh generasi penerus bangsa.
Hal itu disampaikan Puan saat memimpin Rapat Paripurna Pembukaan Masa Sidang I Tahun Sidang 2026-2027 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (14/8/2026) sore. Rapat tersebut digelar usai Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR-DPD RI 2026 dan dihadiri Presiden Prabowo Subianto.
KPK Kembali Periksa Ketua DPRD Kuansing Juprizal
Dalam pidatonya, Puan mengatakan Indonesia akan memperingati 81 tahun kemerdekaan pada 17 Agustus 2026 dengan tema Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur.
“Tanggal 17 Agustus 2026, Indonesia akan merayakan HUT ke-81 Tahun. Tema HUT ke-81 Tahun Kemerdekaan RI adalah ‘Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur’,” ujar Puan.
Menurutnya, selama 81 tahun perjalanan Indonesia, telah terjadi pergantian pemerintahan dengan berbagai kebijakan dan pembangunan untuk mewujudkan cita-cita kemerdekaan.
Puan menegaskan setiap pemerintahan akan meninggalkan warisan masing-masing. Namun, warisan tersebut bukan hanya berupa kebijakan maupun pembangunan fisik.
“Setiap pemerintahan akan meninggalkan warisannya masing-masing. Warisan itu bukan sekadar deretan kebijakan atau pembangunan fisik, melainkan jejak nilai, keputusan, dan pengabdian yang akan dikenang oleh sejarah. Apa warisan kita bagi masa depan Indonesia?” ungkapnya.
Ia mengatakan, seiring berjalannya waktu, generasi penerus akan menjadi pihak yang menilai nilai sejati dari warisan setiap pemerintahan.
“Mereka akan menilai apakah langkah-langkah yang diambil benar-benar membawa bangsa Indonesia semakin dekat kepada cita-cita kemerdekaan, menghadirkan keadilan, kesejahteraan, persatuan, dan martabat bagi seluruh rakyat Indonesia,” tutur perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI itu.
Puan menilai pembangunan Indonesia sebagai bangsa besar tidak cukup hanya dengan sumber daya dan kebijakan yang tepat. Menurutnya, persatuan dan kesatuan menjadi fondasi utama dalam menjaga keberlangsungan pembangunan nasional.
“Di tengah keberagaman suku, agama, budaya, bahasa, dan pandangan politik, maka kemauan dan kemampuan kita untuk tetap berjalan bersama, bergandeng tangan, merupakan kekuatan terbesar bangsa Indonesia,” jelasnya.
Puan menekankan persatuan bukan berarti seluruh masyarakat harus memiliki kesamaan. Persatuan merupakan pilihan untuk tetap bersama meski terdapat perbedaan.
“Persatuan dan kesatuan bukan sekadar cita-cita, melainkan prasyarat bagi keberhasilan pembangunan nasional,” tegasnya.
Tanpa persatuan, kata Puan, pembangunan akan menghadapi tantangan yang lebih berat. Perbedaan dapat berubah menjadi perpecahan, kepercayaan sosial melemah, dan energi bangsa habis untuk menyelesaikan konflik.
Sebaliknya, ketika seluruh anak bangsa saling percaya, menghormati, menjunjung gotong royong, serta mengutamakan kepentingan bangsa di atas kepentingan golongan, pembangunan dapat berjalan lebih efektif dan menghadirkan manfaat yang adil bagi masyarakat.
Puan juga mengingatkan keberagaman tidak boleh dipandang sebagai ancaman. Keberagaman merupakan kenyataan bangsa Indonesia yang harus dipersatukan oleh cita-cita dan tujuan bersama.
“Menjadi bangsa Indonesia berarti hidup dalam satu ‘rumah kebangsaan’. Rumah yang dibangun oleh sejarah, dipersatukan oleh Pancasila, dan diwariskan kepada setiap generasi untuk dijaga bersama,” ujarnya.
Menurut Puan, rumah kebangsaan tersebut harus menjadi tempat seluruh warga negara merasa dihormati martabatnya, dilindungi hak-haknya, serta memiliki kesempatan yang sama untuk tumbuh dan berkontribusi bagi bangsa dan negara.
“Persatuan dan kesatuan bukan berarti menyeragamkan perbedaan. Persatuan justru memberi makna pada perbedaan. Kita boleh berbeda suku, agama, budaya, bahasa, maupun pilihan politik, tetapi kita tetap memiliki satu tujuan yang sama, berada dalam rumah kebangsaan yang sama, berlindung di dalam rumah kebangsaan yang sama,” papar Puan.
Ia menegaskan tanggung jawab menjaga persatuan tidak hanya berada di tangan masyarakat, tetapi juga para penyelenggara negara.
“Tanggung jawab untuk merawat persatuan berada di pundak seluruh anak bangsa, dan terlebih lagi berada pada para penyelenggara negara,” tegasnya.
Puan mengatakan setiap kebijakan, keputusan, dan tindakan negara harus memperkuat keyakinan rakyat bahwa Indonesia merupakan rumah bersama yang memberikan rasa aman, tenteram, dan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat.
“Setiap kebijakan negara, setiap keputusan, dan setiap tindakan harus memperkuat keyakinan rakyat bahwa Indonesia adalah rumah bersama, rumah kita, tempat bagi setiap rakyat hidup tentram dan sejahtera,” sambungnya.
Lebih lanjut, Puan mengingatkan perjuangan bangsa Indonesia sejak 81 tahun lalu belum berhenti. Setelah membuka pintu gerbang kemerdekaan, bangsa Indonesia terus menempuh perjalanan panjang untuk mewujudkan cita-cita sebagai negara yang berdaulat, adil, dan makmur.
“Kini, tanggung jawab itu berada di tangan kita semua. DPR RI, Pemerintah, seluruh lembaga negara, dan seluruh rakyat Indonesia memiliki amanah yang sama,” ujar cucu Proklamator RI Soekarno itu.
“Yaitu memastikan setiap langkah, setiap kebijakan, dan setiap ikhtiar benar-benar mendekatkan bangsa dan negara kepada cita-cita kita bersama, untuk bangsa, untuk negara, untuk Indonesia,” lanjutnya.
Menutup pidatonya, Puan mengajak seluruh elemen bangsa menjaga warisan perjuangan para pendiri bangsa sekaligus memastikan pembangunan nasional terus berjalan dalam bingkai persatuan dan kesatuan.
“Dirgahayu Republik Indonesia,” tutup Puan.
Google News: http://bit.ly/4omUVRy
Terbaru: https://jurnas.com/redir.php?p=latest
Langganan : https://www.facebook.com/jurnasnews/subscribe/
Youtube: https://www.youtube.com/@jurnastv1825?sub_confirmation=1
Ketua DPR Puan Maharani Rapat Paripurna HUT ke-81 RI generasi penerus bangsa
