Ketua DPR RI Puan Maharani memimpin Rapat Paripurna pengesahan UU PPRT serta UU Pelindungan Saksi dan Korban.

Regulasi ini memuat sejumlah poin strategis untuk memperkuat perlindungan pekerja rumah tangga. Di antaranya, pengaturan asas perlindungan berbasis HAM.

Baleg DPR RI menyetujui RUU PPRT dibawa ke rapat paripurna untuk disahkan.

Atas nama Presiden Republik Indonesia, kami menyetujui dan menyambut baik hasil pembahasan tingkat I ini untuk dilanjutkan ke pembicaraan tingkat II.

Seharusnya siang itu ada rapat internal dengan BKD, tapi tiba-tiba dibatalkan. Sampai sekarang belum ada penjelasan kenapa ditunda.

Sebagai bentuk tanggung jawab, saya telah melakukan komunikasi untuk melakukan safari silaturahmi ke sejumlah pihak dengan didampingi tokoh masyarakat.

LPSK diperkuat, termasuk dengan kemungkinan pembentukan perwakilan di daerah dan satuan tugas khusus sesuai kebutuhan.

HNW Apresiasi Pemerintah Tak Bebankan Kenaikan Biaya ke Calon Jamaah Haji

Dalam beberapa rapat, kami mendapat laporan korban harus berpindah hingga empat kali karena tidak ada pihak yang bertanggung jawab atas biaya pengobatan.

Johan Rosihan:Jangan Kelola Pangan Secara Normal di Dunia yang Tidak Normal