Menteri LH Sebut Berbagai Negara Minta Indonesia Pimpin Isu Biodiversitas

Agus Mughni | Selasa, 21/07/2026 13:22 WIB

Menteri Lingkungan Hidup (LH), Moh Jumhur Hidayat (Foto: KLH)

Jakarta, Jurnas.com - Menteri Lingkungan Hidup (LH) Jumhur Hidayat mengatakan berbagai negara ingin Indonesia memimpin dalam isu-isu keanekaragaman hayati atau biodiversitas. Permintaan itu datang ketika pemerintah Indonesia hadir dalam forum London Climate Action Week.

“Jumlah terrestrial biodiversity kita tambah marine, dijumlahkan, kita the biggest. Jadi karena itu, sangat wajar kalau ada permintaan dari berbagai negara untuk Indonesia menjadi leader dalam isu-isu biodiversity,” kata Menteri LH Jumhur.

Hal tersebut disampaikannya dalam agenda Peluncuran Dokumen Status Keanekaragaman Hayati Bali-Nusa Tenggara, Jawa, Maluku, dan Papua di Jakarta, Selasa (21/7).

Pada kesempatan tersebut, ia menerangkan bahwa Indonesia telah melalui satu fase pembangunan konvensional sejak Indonesia merdeka yang gagal dalam pemerataan.

Saat ini, kata Menteri LH, Indonesia disebut sedang memasuki fase pembangunan gelombang kedua dengan memanfaatkan kekayaan sumber daya alam non konvensional yang cenderung merusak lingkungan, tetapi seperti kredit karbon yang lebih ramah lingkungan.

Dalam proses fase kedua tersebut, ia mengingatkan Indonesia berhati-hati agar apa yang hendak dicapai untuk memastikan masyarakat, khususnya kelas bawah, sejahtera.

Karena itu, lanjut Menteri LH, pihaknya hendak memastikan seberapa banyak masyarakat bawah yang memperoleh dampak dari kredit karbon berintegritas tinggi, sehingga keuntungan tidak hanya dinikmati oleh para spekulan pedagang karbon.

“Kita harus menjadi pemimpin di situ, kita menjadi hub, dan keuntungan terbesar harus pada ground people atau masyarakat yang ada di tapak, dan saya rasa kita sedang menuju itu,” kata Jumhur.

“Kalau orang bicara ada belasan ribu triliun dari carbon trading (perdagangan karbon), ini bisa lebih besar lagi tentang biodiversity credit (kredit biodiversitas). Jadi kita pastikan konservasi, dan kreditnya itu harus dipastikan juga bermanfaat untuk bangsa dan masyarakat yang di bawah. Mudah-mudahan equitable development (pembangunan yang berkeadilan) itu terjadi pada fase kedua pembangunan,” kata Menteri LH.

Lebih lanjut, salah satu implementasi yang sudah dikerjakan pemerintah Indonesia adalah pengembangan basis data dan sistem informasi. Saat ini, pemerintah disebut tengah membangun rumah data keanekaragaman hayati sebagai bagian dari balai kliring keanekaragaman hayati yang terkoordinasi lintas kementerian, lembaga, dan simpul jaringan dengan pihak-pihak lain.

Selain itu, disiapkan pula sejumlah kebijakan terkait keanekaragaman hayati. Salah satu kebijakan tersebut ialah rancangan peraturan pemerintah tentang akses dan pembagian keuntungan atas pemanfaatan sumber daya genetik serta pendanaan keanekaragaman hayati yang di antaranya melalui mekanisme kredit biodiversitas sebagai bagian dari tata kelola nilai ekonomi keanekaragaman hayati

“Kita pastikan agar pemanfaatan keanekaragaman hayati serta berbagai instrumen yang dibangun menjadi penguat upaya pelestarian keanekaragaman hayati di Indonesia yang menjaga keberlanjutannya, berkeadilan bagi masyarakat, memperhatikan basis saintifik dalam pengambilan keputusan diterapkan dengan tata kelola yang baik dan berintegritas, serta melibatkan berbagai pihak, the whole of government and the whole of society,” ujar Menteri LH. (Ant)