Mesin berat beroperasi di lokasi pencarian sandera yang tewas akibat penculikan Hamas dalam serangan 7 Oktober 2023, di Khan Younis, Jalur Gaza selatan, 19 Oktober 2025. REUTERS
Gaza City, Jurnas.com - Kelompok militer Hamas resmi membubarkan badan pemerintahan yang selama dua dekade terakhir memerintah di Jalur Gaza. Keputusan ini membuka peluang penerapan pemerintahan sipil.
Hamas memerintah Gaza sejak para pejuangnya merebut kendali dari gerakan Palestina lainnya, Fatah, pada 2007 setelah memenangkan pemilihan legislatif tahun sebelumnya.
Sejak gencatan senjata berlaku di Gaza Oktober lalu antara Hamas dan Israel, kelompok tersebut berulang kali mengatakan bahwa mereka siap mundur dari pemerintahan, tetapi masalah pelucutan senjata tetap belum terselesaikan.
"Kepala komite darurat pemerintah, Mohammed Al-Farra, telah secara resmi mengajukan pengunduran dirinya," kata Ismail Al-Thawabta, kepala kantor media pemerintah Hamas dikutip dari AFP pada Senin (6/7).
"Dia juga telah memutuskan untuk membubarkan komite tersebut untuk memfasilitasi transisi administratif dan pemerintahan ke Komite Nasional untuk Administrasi Gaza (NCAG)," dia menambahkan.
NCAG, yang saat ini berbasis di Kairo, dibentuk oleh Dewan Perdamaian yang didirikan oleh Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump ketika menengahi gencatan senjata pada Oktober 2025.
“Hamas telah mengambil langkah baru dengan tidak lagi bertanggung jawab atas Jalur Gaza, untuk menghilangkan dalih apapun bagi pendudukan, yang terus melakukan agresi dan perang pemusnahan,” kata juru bicara Hamas, Hazem Qassem, kepada AFP.
“Kami berharap Komite Nasional untuk Administrasi Gaza segera masuk, dan Hamas menegaskan kes readiness-nya untuk menyerahkan tanggung jawab pemerintahan kepada komite tersebut untuk memastikan keberhasilannya,” ujar dia.
