Hadir Pada Tri Hita Karana Future Knowledge, A.M Akbar Supratman : Masalah Pendidikan Adalah Urusan Kita Semua

Eko Budhiarto | Jum'at, 13/12/2024 20:35 WIB

Wakil Ketua MPR, Abcandra Muhammad Akbar Supratman. (Foto: Humas MPR)

Jakarta, Jurnas.com - Wakil Ketua MPR RI  dari Kelompok DPD A. M. Akbar Supratman  mengingatkan bahwa tekad pemerintah memperbaiki dunia pendidikan tidaklah mudah. Terbukti masih banyak infrastruktur pendidikan, khususnya di wilayah-wilayah pedalaman dan terluar NKRI, yang masih jauh dari kata layak.

Banyak sekolah mengalami kekurangan tenaga pengajar. Sehingga para guru terpaksa mengajar beberapa kelas sekaligus. Masih ada siswa-siswi yang belajar di tempat yang tidak layak. Juga, banyak sekolah yang tidak ditunjang infrastruktur jalan dan jembatan yang memadahi. Akibatnya, saat harus berangkat atau pulang dari sekolah, murid dan para guru harus berjuang keras bahkan menyabung nyawa, apalagi saat musim penghujan seperti sekarang.

"Karena itu, dibutuhkan campur tangan dan keterlibatan masyarakat untuk melengkapi kekurangan tersebut. Termasuk oleh anggota legislatif, MPR, DPR dan DPD. Mereka bisa menyampaikan keluhan serta aspirasi masyarakat dan memperjuangkannya ditingkat pusat. Apalagi, bagi anggota DPD, mereka harus lebih tahu persoalan-persoalan yang dihadapi daerah, termasuk urusan pendidikan," ungkap A.M Akbar Supratman.

Pernyataan itu disampaikan  Akbar usai menghadiri Tri Hita Karana Future Knowledge. Knowledge Innovation Technology Alliance (KITA) High-Level Dialogue. Acara tersebut berlangsung di Denpasar Bali, Jum`at (13/12/2024).

Selama, ini menurut Akbar, sebagian anggaran pendidikan sudah terserap untuk meningkatkan gaji para guru, baik negeri maupun swasta. Ke depan pemerintah masih akan menambah anggaran honorarium para pengajar, dan memberikan makan bergizi gratis bagi siswa. Artinya, bukan tidak mungkin anggaran yang digunakan untuk memenuhi infrastruktur pendidikan tidak sebanyak sebelumnya.

Selain masalah infrastruktur, kemajuan dunia pendidikan di Indonesia juga terkendala dengan tingginya masalah kemiskinan, pengangguran dan kelaparan. Karena itu, langkah Presiden Prabowo yang fokus memberantas kemiskinan, pengangguran dan kelaparan adalah pilihan yang tepat.

"Berkali-kali Pak Prabowo menyampaikan tekadnya untuk memerangi  ketiga persoalan tersebut, sampai ke akar-akarnya. Dan menjadikan masalah kemiskinan, pengangguran juga kelaparan sebagai pekerjaan rumah bagi pemerintah pusat," tambah Akbar

Peningkatan kualitas pendidikan harus menjadi tanggung jawab semua pihak. Apalagi, pemerintah pusat sudah bertekad menyelesaikan sebagian  persoalan yang dihadapi dunia pendidikan. Yaitu kemiskinan, pengangguran dan kelaparan.

"Kita harus mendukung upaya pemerintah dalam  menuntaskan persoalan yang menghambat kemajuan dunia pendidikan. Kalau masalah kemiskinan, pengangguran dan kelapaan selesai, keinginan meningkatkan mutu dunia pendidikan akan lebih mudah," pungkas Akbar.