Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI, Sugiat Santoso
Jakarta, Jurnas.com – Juru Bicara Partai Gerindra Sugiat Santoso menilai anggapan perjalanan luar negeri Presiden Prabowo Subianto sebagai pemborosan anggaran merupakan cara pandang yang parsial dan tidak memahami kepentingan strategis negara.
Menurut dia, rangkaian kunjungan Presiden Prabowo ke sejumlah negara Eropa merupakan langkah diplomasi ofensif untuk memperkuat posisi Indonesia di tengah persaingan geopolitik dan ekonomi global.
“Indonesia tidak sekadar berkunjung. Pak Prabowo sedang mengonversi keunggulan komoditas nikel dan posisi geopolitik kita menjadi investasi nyata dan benteng keamanan sebelum jendela peluang global ini tertutup,” kata Sugiat dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (28/5).
Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI itu menjelaskan, paradigma politik luar negeri bebas aktif yang dijalankan Presiden Prabowo menitikberatkan pada diplomasi proaktif dalam memperjuangkan kepentingan nasional.
Menurut dia, strategi tersebut dilakukan dengan mengambil inisiatif membangun aliansi dan menentukan agenda strategis sebelum Indonesia didikte oleh kepentingan negara lain.
“Prabowo melangkah lebih awal sebelum didikte oleh negara lain. Dia mengambil posisi tegas dalam menyatakan kedaulatan, posisi politik, dan membela warga negaranya dengan terukur,” ujarnya.
Sugiat menuturkan terdapat tiga negara Eropa yang dikunjungi Presiden Prabowo pada akhir Mei 2026, yakni Prancis, Austria, dan Hungaria. Ketiga negara tersebut dinilai memiliki posisi strategis bagi kepentingan Indonesia.
Prancis, kata dia, merupakan kekuatan militer dan teknologi utama di Eropa Barat, terutama dalam kerja sama pertahanan dan transfer teknologi strategis.
“Kedekatan politik yang dibangun bertahap melalui kunjungan berulang adalah syarat mutlak dalam bekerja sama dengan Macron,” katanya.
Sementara Austria disebut sebagai gerbang industri manufaktur presisi Eropa Tengah yang memiliki kekuatan di sektor mesin, otomotif, pengolahan logam, hingga industri kimia.
Adapun Hungaria dinilai menjadi pusat pengembangan gigafactory baterai kendaraan listrik di Uni Eropa yang dihuni perusahaan besar seperti Samsung SDI dan CATL.
“Masuk ke Hungaria berarti mengunci posisi Indonesia dalam rantai pasok baterai masa depan Eropa dari pintu yang paling terbuka,” ujarnya.
Sugiat menegaskan Indonesia saat ini menguasai sekitar 65 persen cadangan nikel dunia yang sangat dibutuhkan industri kendaraan listrik Eropa.
“Pak Prabowo datang ke sana bukan sebagai peminta-minta bantuan, tetapi sebagai pemilik komoditas strategis yang menentukan masa depan industri otomotif dunia,” katanya.
Dia menilai langkah cepat Presiden Prabowo melakukan kunjungan maraton ke Paris, Wina, dan Budapest merupakan upaya mengunci investasi hilirisasi sebelum momentum global bergeser ke teknologi baterai non-nikel.
Selain ekonomi, Sugiat menyebut kunjungan ke Prancis juga berkaitan dengan penguatan kerja sama pertahanan dan akses teknologi militer strategis bagi Indonesia.
Menurutnya, hubungan erat dengan Prancis penting untuk memperkuat posisi Indonesia dalam menjaga kedaulatan, termasuk di kawasan Laut Natuna Utara.
“Kunjungan ke Prancis ini bukti nyata politik bebas aktif yang berwibawa. Indonesia tidak mengekor ke Amerika, tidak tunduk ke China, dan tidak takut pada tekanan NATO saat berhubungan dengan Rusia demi mengamankan pasokan minyak dan LPG murah untuk rakyat,” tuturnya.
Ia menambahkan, Presiden Prabowo sedang menjalankan strategi hedging atau menjaga keseimbangan geopolitik agar Indonesia memiliki posisi tawar yang kuat di hadapan kekuatan dunia.
“Pak Prabowo sedang mempraktikkan hedging tingkat tinggi agar Indonesia tidak bisa diabaikan oleh kekuatan dunia mana pun,” kata Sugiat.
Menutup pernyataannya, Sugiat menilai hasil diplomasi internasional tidak bisa diukur hanya dalam hitungan minggu atau bulan.
Menurut dia, komitmen investasi, transfer teknologi, dan kerja sama strategis yang dibangun saat ini akan menjadi fondasi jangka panjang bagi penguatan ekonomi dan pertahanan nasional.
“Pak Prabowo adalah seorang negarawan. Negarawan memberikan apa yang dapat diberikan kepada negara, sedangkan politisi mencari apa yang bisa diperoleh dari negara,” pungkasnya.
Selasa, 19/05/2026 13:31 WIB
