Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar dalam rangka Launching ISO 37001 Sistem Manajemen Anti Penyuapan” di Ruang Abdul Muis, Senayan, Jakarta, Selasa (5/8/2025).
Jakarta, Jurnas.com - Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar menegaskan langkah efisiensi anggaran di lingkungan parlemen tidak akan mengganggu pelayanan terhadap pimpinan dan anggota DPR RI. Kebijakan tersebut diambil sebagai respons atas tekanan global, terutama gejolak harga bahan bakar minyak (BBM) yang berpotensi membebani APBN.
Indra menjelaskan, efisiensi difokuskan pada tiga aspek utama, yakni penghematan penggunaan BBM untuk pejabat eselon I hingga III, pengaturan konsumsi listrik di kompleks parlemen, serta pengetatan perjalanan dinas. Meski dilakukan penghematan, ia memastikan dukungan terhadap fungsi kedewanan tetap berjalan optimal.
“Pelayanan kepada Dewan tetap menjadi prioritas. Efisiensi ini tidak boleh mengganggu kinerja legislatif,” ujar Indra dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (31/3).
Salah satu kebijakan yang mulai diterapkan adalah pengaturan penggunaan listrik dengan skema pemadaman bertahap pada malam hari, khususnya mulai pukul 18.00 WIB. Langkah ini diambil karena konsumsi energi dinilai tetap tinggi meskipun aktivitas pegawai relatif terbatas pada malam hari.
Selain itu, Setjen DPR juga melakukan penghematan penggunaan BBM kendaraan dinas melalui pembatasan operasional serta optimalisasi sistem pengendalian berbasis RFID. Dari kebijakan ini, ditargetkan penghematan mencapai sekitar Rp1,5 miliar dalam setahun.
Indra juga membuka peluang penerapan kebijakan kerja dari rumah (WFH) setiap Jumat guna menekan penggunaan BBM, terutama dari operasional bus antar-jemput pegawai.
Di sisi lain, efisiensi turut menyasar kegiatan rapat. Jamuan untuk pertemuan singkat tidak lagi disediakan, sementara perjalanan dinas akan dibatasi secara selektif. Kegiatan yang tidak mendesak didorong untuk dilaksanakan secara virtual, tanpa mengurangi substansi kerja kedewanan.
Meski demikian, ia menegaskan bahwa agenda strategis seperti pembahasan RUU maupun uji publik tetap difasilitasi secara penuh. Begitu pula dengan dinamika rapat DPR yang menyangkut kepentingan masyarakat, yang tidak dapat dibatasi secara kaku.
“Yang berkaitan langsung dengan kepentingan rakyat tetap berjalan seperti biasa. Itu yang utama,” kata Indra.
Melalui langkah ini, Setjen DPR berharap dapat berkontribusi dalam menjaga disiplin fiskal sekaligus memastikan fungsi representasi rakyat tetap berjalan maksimal di tengah tekanan ekonomi global.
Selasa, 19/05/2026 16:21 WIB
Selasa, 19/05/2026 13:31 WIB
