Ketua Majelis Pertimbangan Pusat (MPP) PKS, Mulyanto. (Foto: Dok. Ist)
Jakarta, Jurnas.com - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menyoroti kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) swasta seperti Shell. Kondisi tersebut dinilai bukan sekadar persoalan distribusi, melainkan mencerminkan lemahnya antisipasi kebijakan energi pemerintah di tengah tekanan global.
Ketua Majelis Pertimbangan Pusat (MPP) PKS, Mulyanto, mengatakan pemerintah seharusnya segera memberikan kemudahan bagi badan usaha swasta untuk melakukan impor BBM secara mandiri. Langkah ini dinilai penting guna mengurangi beban Pertamina sekaligus menjaga stabilitas pasokan di dalam negeri.
“Di tengah lonjakan harga minyak dunia dan situasi geopolitik yang tidak menentu, seharusnya pemerintah lebih fleksibel dalam mengatur pasokan energi, termasuk membuka ruang impor bagi swasta,” kata Mulyanto dalam keterangannya, Selasa (24/3).
Mulyanto menilai kebijakan yang masih mengandalkan Pertamina sebagai penopang utama distribusi BBM menunjukkan pendekatan yang terlalu terpusat dan kurang relevan dalam kondisi krisis energi saat ini.
Menurut dia, ketergantungan tersebut justru berpotensi memperberat beban Pertamina, karena harus menopang kebutuhan nasional tanpa dukungan optimal dari sektor swasta.
Ia juga mengingatkan, terganggunya pasokan BBM di SPBU swasta akan mendorong masyarakat beralih ke SPBU Pertamina. Kondisi ini berpotensi meningkatkan konsumsi BBM bersubsidi yang pada akhirnya membebani anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).
“Ini menjadi ironi. Di satu sisi pemerintah ingin menekan subsidi energi, tetapi di sisi lain kebijakan yang ada justru berpotensi meningkatkan konsumsi BBM bersubsidi,” ujarnya.
Mulyanto menegaskan, pemerintah tidak boleh mengabaikan kondisi tersebut. Kelangkaan BBM di SPBU swasta, kata dia, harus dipandang sebagai sinyal adanya persoalan struktural dalam sistem distribusi energi nasional.
Dalam situasi krisis global, lanjutnya, pemerintah perlu mengambil langkah luar biasa dan tidak terjebak pada prosedur birokrasi yang kaku.
PKS pun mendorong pemerintah segera membuka akses impor BBM bagi badan usaha swasta dengan mekanisme yang transparan dan akuntabel.
“Diversifikasi pasokan energi itu keharusan. Ketergantungan pada satu entitas hanya akan meningkatkan risiko, terutama di tengah situasi global yang tidak pasti,” kata dia.
Ia mengingatkan, jika kondisi ini tidak segera direspons, dampaknya bisa meluas, mulai dari kelangkaan BBM hingga tekanan terhadap stabilitas ekonomi nasional.
“Pemerintah harus cepat berbenah agar masyarakat tidak menjadi korban dari kebijakan energi yang tidak adaptif,” pungkasnya.
Selasa, 19/05/2026 13:31 WIB
