Menteri LH Instruksikan Jajaranya Kirim 10.000 Galon Air Bersih ke Aceh

Agus Mughni | Minggu, 28/12/2025 14:38 WIB

Kementerian Lingkungan Hidup )LH) berangkatkan 25 truk pengangkut 10.000 galon air mineral menuju titik-titik terdampak paling parah pascabencana di Aceh (Foto: Kementerian LH)

Jakarta, Jurnas.com - Menteri Lingkungan Hidup (LH) Hanif Faisol Nurofiq menginstruksikan jajarannya untuk mengirim bantuan air bersih skala besar guna menyokong kebutuhan dasar warga yang kehilangan akses air layak konsumsi pascabencana banjir bandang dan tanah longsor di Aceh.

Sebanyak 25 truk pengangkut yang membawa 10.000 galon air mineral telah diberangkatkan menuju titik-titik terdampak paling parah, sebagai langkah cepat dalam memitigasi krisis kesehatan pascabencana di wilayah tersebut.

Pendistribusian bantuan ini dilakukan secara terukur dengan menyasar Kabupaten Aceh Utara sebanyak 18 truk dan Kabupaten Aceh Tamiang sebanyak 7 truk. 

“Kami berharap bantuan ini dapat dimaksimalkan dan menjadi langkah nyata dalam masa tanggap darurat dan pemulihan pascabencana,” ujar Menteri Hanif dalam keterangan resmi dikutip pada Minggu (28/12).

Menteri LH menambahkan bahwa intervensi ini dilakukan khusus untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap air bersih untuk makan dan minum yang memang aksesnya masih sangat terbatas akibat rusaknya infrastruktur air bersih dan pencemaran sumber air oleh material banjir.

Dia menegaskan bahwa ketersediaan air minum yang higienis adalah prioritas mutlak di masa kritis. Tak hanya mengirimkan air kemasan, kata Menteri LH, pihaknya juga langsung menerjunkan tim teknis untuk mengoperasikan tiga unit alat penjernih air (water purifier) di Kabupaten Aceh Tamiang. Teknologi ini memungkinkan air di lokasi bencana diolah secara instan menjadi air yang aman untuk dikonsumsi masyarakat.

Saat ini, tim teknis Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) tengah menempuh jalur darat menuju Aceh untuk memastikan seluruh bantuan terdistribusi tepat sasaran sekaligus melakukan inspeksi lingkungan menyeluruh.

Sebagai pusat kendali di lapangan, KLH/BPLH juga tengah mendirikan Posko di Lhokseumawe. Posko ini dirancang sebagai pusat komando yang akan beroperasi selama masa darurat hingga tahap pemulihan tuntas.

Selain menjadi titik distribusi, Posko KLH/BPLH di Lhokseumawe akan berfungsi sebagai basis pemantauan dampak lingkungan pascabencana. Data dari posko ini akan menjadi fondasi bagi KLH/BPLH dalam menyusun strategi rehabilitasi ekosistem jangka panjang di Aceh.

Sinergi antara penanganan darurat dan pemulihan lingkungan ini diharapkan dapat mempercepat normalisasi kehidupan warga serta mencegah risiko penyakit akibat sanitasi yang buruk di wilayah terdampak.