Menko PM Abdul Muhaimin Iskandar atau Cak Imin dalam momen Halaqah dan Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) ISNU di Hotel Bidakara, Jakarta, pada Rabu (Foto: Ist)
Jakarta, Jurnas.com - Majelis Ulama Indonesia (MUI) mendukung seruan Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) Abdul Muhaimin Iskandar atau Cak Imin, agar pemerintah dan seluruh pihak melakukan taubatan nasuha secara struktural di tengah kerusakan lingkungan.
Sekretaris Dewan Pertimbangan MUI, Zainut Tauhid, memandang bahwa seruan ini bukan sekadar panggilan moral, melainkan refleksi atas kondisi darurat bangsa yang menunjukkan adanya kaitan nyata antara musibah di bumi dengan perbuatan manusia.
“Bencana alam memang tak terhindarkan, namun skalanya yang masif dan besarnya jumlah korban yang kita derita adalah harga mahal dari kelalaian manajerial dan struktural. Kelalaian ini terutama terletak pada pengabaian mitigasi, penegakan hukum tata ruang, dan perlindungan kawasan resapan air,” kata Zainut kepada Jurnas.com pada Sabtu (6/12).
MUI secara spesifik menyoroti dan mendesak introspeksi total pada kementerian yang memiliki kewenangan penuh atas pengelolaan lingkungan, kehutanan, dan investasi, yaitu Kementerian Kehutanan, Kementerian Investasi/BKPM, dan Kementerian Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup.
Zainut menilai, wajar apabila kementerian ini menjadi sorotan utama karena kewenangan atas penerbitan izin investasi yang berpotensi merusak hutan, kegagalan pengelolaan hutan, hingga lemahnya pengawasan kawasan lindung. Ini merupakan faktor kausalitas utama yang mengubah potensi bencana alam menjadi tragedi massal.
“Sungguh tidak produktif jika para pejabat di kementerian ini malah bersikap defensif atau menolak menyadari tanggung jawabnya. Seruan taubatan nasuha harus dijadikan cambuk moral untuk introspeksi mendalam, bukan untuk direspons dengan kemarahan,” ujar dia.
Zainut menambahkan bahwa MUI menyerukan agar rasa penyesalan kolektif ini segera diubah menjadi komitmen baru yang teguh dalam menjalankan amanah dengan integritas, profesionalitas, dan mengutamakan keselamatan rakyat, demi masa depan bangsa yang lebih tangguh dan berketahanan terhadap bencana.
“Sebaiknya para pejabat tidak saling lempar tanggung jawab. Mari kita jadikan musibah ini sebagai momentum emas untuk melakukan pertobatan manajerial dan struktural secara kolektif,” kata dia.
Sabtu, 11/07/2026 21:59 WIB
