Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati. (Foto Humas Kemenkeu)
Jakarta, Jurnas.com - Dalam Rapat Kerja dengan Komite IV DPD, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memaparkan postur APBN 2026 yang dinilai sehat dan berkelanjutan, dengan fokus mendukung delapan agenda prioritas Presiden Prabowo Subianto.
Beberapa asumsi makro yang digunakan dalam penyusunan APBN 2026 adalah Pertumbuhan ekonomi 5,4 persen, Inflasi 2,5 persen, Suku bunga 10 tahun 6,9 persen, Nilai tukar Rp16.500 per dolar AS dan Harga minyak mentah USD70 per barel.
"Postur APBN 2026 menunjukkan pendapatan negara sebesar Rp3.147,7 triliun dan belanja negara Rp3.786,5 triliun," kata Sri Mulyani, Selasa (2/9/2025).
Defisit APBN diproyeksikan sebesar Rp638,8 triliun atau 2,48 persen dari PDB, yang menunjukkan penurunan dari sisi level defisit nominal.
Menurut Sri Mulyani, defisit yang terukur ini bertujuan untuk menstimulasi ekonomi agar tetap tumbuh.
"Ini menciptakan lapangan kerja, dan mengurangi kemiskinan, tanpa mengorbankan keberlanjutan utang dan pembiayaan," kata Sri Mulyani.
Sebelumnya, Ia juga memastikan pemerintah tidak akan menaikkan pajak untuk meningkatkan pendapatan negara pada tahun 2026.
Sebaliknya, pemerintah akan fokus pada peningkatan kepatuhan wajib pajak dan perbaikan tata kelola
Sabtu, 13/06/2026 06:46 WIB
Sabtu, 13/06/2026 06:26 WIB
Sabtu, 13/06/2026 05:40 WIB
