Imbas Aksi Demonstrasi, Pemprov DKI Rugi Hingga Rp 55 Miliar

Untung Subagja | Senin, 01/09/2025 17:05 WIB

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung (Istimewa)

Jakarta, Jurnas.com- Imbas aksi demonstrasi yang terjadi di sejumlah wilayah membuat Provinsi DKI Jakarta mengalami kerugian senilai Rp 55 miliar.

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan, kerusakan dialami oleh dua Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) DKI Jakarta, yaitu PT Transjakarta dan PT MRT Jakarta. Sejumlah kamera pengawas (CCTV) yang tersebar di wilayah ibu kota.

Dari jumlah tersebut, kerugian akibat kerusakan infrastruktur PT MRT Jakarta sebesar Rp3,3 miliar, kemudian kerusakan infrastruktur Transjakarta sekitar Rp41,6 miliar, sementara kerusakan CCTV dan infrastruktur lainnya Rp5,5 miliar.

"Total kerusakan Rp55 miliar," kata Pramono di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (1/9/2025).

Dia mengatakan terdapat 22 halte Transjakarta, baik Bus Rapid Transit (BRT/jalur khusus) maupun non-BRT, ditambah satu pintu tol yang rusak imbas unjuk rasa pada pekan lalu.

Dari jumlah tersebut, enam halte Transjakarta di antaranya dibakar dan dijarah, lalu 16 halte lainnya dirusak dan dijadikan sasaran vandalisme oleh oknum tak bertanggung jawab.

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta, sambung dia, sudah mulai memperbaiki seluruh halte yang mengalami kerusakan itu sejak Sabtu (30/8).

"Seluruh halte yang dirusak tersebut, mulai dari hari Sabtu sudah dilakukan pembersihan, dan segera akan kami lakukan perbaikan. Mudah-mudahan, baik yang rusak sedang, rusak berat, bisa kami selesaikan tanggal 8 atau 9 September 2025," ujar Pramono.

Lebih lanjut, dia mengatakan Pemprov DKI Jakarta menggunakan dana kontijensi atau dana cadangan yang disisihkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk memperbaiki kerusakan infrastruktur tersebut.

"Untuk penggunaan anggaran, kami sudah meminta izin kepada Kepala Kejaksaan Tinggi untuk dilakukan pendampingan. Untuk itu, yang digunakan adalah dana kontinjensi," jelas Pramono.

Tak berhenti sampai di situ, dia mengungkapkan Pemprov DKI juga mengeluarkan dana sebesar Rp18 miliar untuk program tarif gratis layanan Transjakarta dan MRT selama satu pekan, mulai 31 Agustus hingga 7 September 2025.

Estimasi kerugian yang ditanggung Pemprov DKI itu merupakan salah satu hasil rapat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) DKI Jakarta pada Senin di Balai Kota DKI Jakarta.(ant)