HNW: Rakyat Jangan Mubazirkan Kedaulatan yang Diberikan UUD

Eko Budhiarto | Sabtu, 20/05/2023 18:06 WIB

Wakil Ketua MPR, Hidayat Nur Wahid. (Foto: Humas MPR)

Jakarta, Jurnas.com - Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid, menghadiri halal bihalal dengan pengurus dan guru-guru Yayasan Insan Mandiri Jakarta di Gedung Nusantara V, Komplek Parlemen Jakarta, Sabtu (20/5/2023).

Hidayat berharap dengan semangat halal bihalal menuju tahun politik 2024, para akvitis pendidikan memberikan pendidikan dan pencerahan kepada rakyat tentang hak dan kedaulatan mereka sehingga perilaku mereka termasuk perilaku politiknya adalah perilaku yang halal agar hasilnya juga “halal” yang artinya baik, benar, konstitusional dan bermanfaat. Dengan pencerahan itu juga agar Rakyat tidak memubazirkan hak dan kedaulatan yang telah diberikan konstitusi sehingga rakyat berperan aktif dan tidak ikut-ikutan berlaku Golput.

“Dengan momentum halal bil halal ini, kita ingin adanya pencerahan melalui pendidikan politik, sehingga semangat “halal” selalu mewarnai termasuk pemilu nanti terselenggara dengan cara yang “halal” supaya hasilnya juga “halal”. Kita tidak ingin Pemilu di Indonesia, dilakukan dengan cara melanggar hukum dan norma demokrasi lainnya, karena itu bentuk yang haram, karena hal semacam itu hasilnya hanya menghadirkan yang haram juga. Karena itu sangat penting untuk memberikan pendidikan dan pencerahan berpolitik yang halal dan tidak haram kepada rakyat, supaya mereka menjadi bagian yang berperilaku halal dan mengkoresksi yang haram, tentunya dengan cara yang halal bukan dengan cara yang haram, agar memunculkan akhir yang halal dan bisa mengkoreksi yang laku dan politik yang haram,” kata HNW, sapaan Hidayat Nur Wahid. 

Dalam suasana yang halal itu, kata HNW, rakyat tidak lagi dikondisikan dalam posisi terbelah, ada penyebaran hoaks, fitnah, black campaign (kampanye hitam). “Perilaku politik dalam kondisi keterbelahan, tindakan politik yang hoaks, tidak halal bahkan haram, karena memang bukan yang dibenarkan konstitusi, undang-undang, maupun juga agama. Kalau kemarin pernah ada pembelahan dengan istilah cebong dan kampret, maka dalam semangat “halal bil Halal” hentikan itu semua karena semua itu tidak halal bahkan menghadirkan hal yang haram,” ujarnya.

Menurut HNW, bagian dari pendidikan politik itu adalah mengingatkan rakyat tentang kedaulatan rakyat. Rakyat yang berdaulat. Karenanya rakyatlah yang memilih presiden, anggota DPR, anggota DPD, dan anggota DPRD.

“Pendidikan dan pencerahan ini juga terkait dengan pentingnya rakyat terlibat dalam aktif dan positif dalam aktifitas demokrasi. Sehingga rakyat terlibat secara konstruktif dalam mensukseskan Pemilu 2024. Karena UUD NRI Tahun 1945 hadirkan ketentuan yang baru; Kedaulatan ada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut UU,” ujar Wakil Ketua MPR dari Fraksi PKS ini.

HNW menambahkan maka mestinya rakyat pemilik kedaulatan ini, termasuk anak-anak muda, generasi milenial, generasi z, dan seterusnya agar jangan memubazirkan kedaulatan yang diberikan UUD ini. “Dulu rakyat tidak diberi kedaulatan, dulu kedaulatan dilaksanakan oleh MPR. Sekarang konstitusi berikan kedaulatan untuk rakyat, karenanya jangan dimubazirkan, dengan golput, atau asal-asalan saja dalam memilih, atau menjual murah hak kedaulatannya hanya dengan sembako,” imbuhnya.

Dengan tidak memubazirkan kedaulatan yang diberikan UUD itu, lanjut HNW, rakyat agar menggunakan hak memilih dengan baik dan benar, yaitu memilih presiden, anggota DPR, anggota DPRD, anggota DPD, dan nanti juga memilih gubernur dengan baik dan benar. “Karena pada hakikatnya, rakyat yang berdaulat bisa menolak money politics. Kalau rakyat berdaulat, money politik bisa ditolak, manipulasi dan intimidasi politik juga bisa dikalahkan,” tuturnya.

Saat ini rakyat mememiliki banyak alternatif, yaitu banyak partai politik, banyak calon presiden, sehingga alternatif itu bisa bertemu dengan keinginan dan cita-cita rakyat. “Founding fathers dan founding mothers telah memberikan rambu-rambu. Cita-cita Indonesia merdeka adalah untuk menghadirkan apa yang ada dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945. Di sana ada penegasan bahwa ini semua adalah berkat rahmat Allah SWT yang maha kuasa. Karena berkat rahmat Allah SWT maka semua kegiatannya berbasiskan pada yang halal. Maka dengan semangat politik yang halal, kita berharap akan hadir Pemilu yang kondusif, aman, dan damai, sehingga hasilnya “halal”; bermanfaat, berkualitas, berlegitimasi tinggi, menjadi solusi dan mendekatkan pada realisasi cita-cita Proklamasi dan reformasi," pungkasnya.