Legislator NasDem Pertanyakan Urgensi Jalur Mandiri dalam Seleksi Masuk PTN

Samrut Lellolsima | Rabu, 24/06/2026 19:41 WIB

Anggota Komisi X DPR RI Fraksi NasDem, Furtasan Ali Yusuf. (Foto: Fraksi NasDem)

Jakarta, Jurnas.com - Anggota Komisi X DPR RI Furtasan Ali Yusuf mempertanyakan urgensi keberadaan jalur mandiri dalam Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru (SPMB) di perguruan tinggi negeri (PTN), di tengah telah berjalannya jalur seleksi nasional melalui Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP) dan Seleksi Nasional Berdasarkan Tes (SNBT).

Hal itu disampaikan Furtasan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Panitia Kerja (Panja) Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru Komisi X DPR RI bersama sejumlah rektor PTN di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (24/6).

Menurut Politikus NasDem tersebut, SNBP dan SNBT sejatinya telah menjadi instrumen utama dalam menjaring calon mahasiswa secara nasional. Karena itu, perlu penjelasan yang komprehensif mengenai alasan tetap dipertahankannya jalur mandiri sebagai salah satu skema penerimaan mahasiswa baru.

“Dengan adanya SNBP dan SNBT sebagai jalur nasional, apakah jalur mandiri ini masih diperlukan? Atau alasan akademiknya yang betul kalau memang itu masih sangat diperlukan, bukan hanya alasan pendanaan,” kata Furtasan.

Dia menilai persepsi publik terhadap jalur mandiri hingga kini masih menyisakan sejumlah pertanyaan. Di tengah tingginya minat masyarakat untuk masuk PTN, jalur tersebut kerap dikaitkan dengan biaya pendidikan yang lebih tinggi dibandingkan jalur seleksi nasional lainnya.

Karena itu, Furtasan meminta perguruan tinggi memberikan penjelasan secara transparan terkait fungsi dan tujuan jalur mandiri agar tidak menimbulkan persepsi negatif di masyarakat.

Selain itu, dia menekankan pentingnya menjaga agar jalur mandiri tetap berfungsi sebagai instrumen seleksi akademik. Menurutnya, PTN harus memastikan penerimaan mahasiswa melalui jalur tersebut didasarkan pada kualitas dan kapasitas akademik calon mahasiswa, bukan semata-mata kemampuan finansial.

“Bagaimana PTN memastikan bahwa jalur mandiri tidak berubah menjadi jalur kemampuan finansial, bukan jalur kemampuan akademik?” tegasnya.

Dalam rapat tersebut, Furtasan juga meminta perguruan tinggi membuka data yang lebih transparan terkait profil mahasiswa yang diterima melalui jalur mandiri. Keterbukaan data dinilai penting untuk melihat sejauh mana kelompok masyarakat dari berbagai latar belakang ekonomi memperoleh kesempatan yang setara dalam mengakses pendidikan tinggi.

Menurut dia, transparansi merupakan salah satu kunci untuk membangun kepercayaan publik terhadap sistem penerimaan mahasiswa baru. Dengan keterbukaan informasi, masyarakat dapat menilai bahwa proses seleksi berlangsung secara objektif dan akuntabel.

Lebih lanjut, Furtasan mengingatkan bahwa evaluasi SPMB tidak boleh hanya berorientasi pada kebutuhan institusi pendidikan tinggi, tetapi juga harus memperhatikan prinsip keadilan sosial dalam pendidikan.

“Perguruan tinggi negeri sebagai institusi yang didukung negara memiliki tanggung jawab untuk memastikan seluruh anak bangsa memperoleh kesempatan yang setara dalam mengakses pendidikan tinggi yang bermutu,” ujarnya.

Karena itu, dia berharap evaluasi SPMB yang tengah dilakukan Komisi X DPR RI dapat menghasilkan rekomendasi yang tidak hanya memperkuat kualitas seleksi, tetapi juga menjawab berbagai persoalan yang selama ini menjadi perhatian masyarakat, termasuk terkait keberadaan dan tata kelola jalur mandiri di PTN.