Bendera China dan Taiwan yang dicetak terlihat dalam ilustrasi yang diambil pada 28 April 2022. (Reuters/Dado Ruvic/Illustration)
JAKARTA, Jurnas.com - Jepang diperkirakan akan mengumumkan perombakan pertahanan terbesarnya dalam beberapa dekade minggu ini, menaikkan pengeluaran, membentuk kembali komando militernya dan memperoleh rudal baru untuk mengatasi ancaman dari China.
Kebijakan tersebut, yang akan dituangkan dalam tiga dokumen pertahanan dan keamanan paling cepat Jumat (16/12), akan membentuk kembali lanskap pertahanan di negara yang konstitusi pascaperangnya bahkan tidak secara resmi mengakui militer.
"Pada dasarnya memperkuat kemampuan pertahanan kita adalah tantangan paling mendesak dalam lingkungan keamanan yang parah ini," kata Perdana Menteri Fumio Kishida akhir pekan lalu. "Kami akan segera meningkatkan kemampuan pertahanan kami selama lima tahun ke depan."
Pergeseran ini adalah hasil dari ketakutan Tokyo tentang kekuatan militer China yang tumbuh dan sikap regional, serta ancaman mulai dari peluncuran rudal Korea Utara hingga invasi Rusia ke Ukraina.
Kunci di antara kebijakan baru tersebut adalah janji untuk meningkatkan pengeluaran hingga dua persen dari PDB pada tahun 2027 untuk membawa Jepang sejajar dengan anggota NATO.
Itu menandai peningkatan yang signifikan dari pengeluaran bersejarah sekitar satu persen, dan telah memicu kritik tentang bagaimana pembiayaannya.
Uang itu akan mendanai proyek-proyek termasuk akuisisi apa yang disebut Jepang sebagai "kapasitas serangan balasan" - kemampuan untuk mencapai lokasi peluncuran yang mengancam negara, bahkan terlebih dahulu.
Jepang sebelumnya menghindari memperoleh kemampuan itu atas perselisihan tentang apakah itu dapat melanggar batas konstitusi untuk membela diri.
Menanggapi kontroversi tersebut, dokumen kebijakan dilaporkan akan menegaskan bahwa Jepang tetap berkomitmen pada "kebijakan keamanan yang berorientasi pada pertahanan diri" dan "tidak akan menjadi kekuatan militer".
Bagian dari kapasitas itu akan datang dari hingga 500 rudal jelajah Tomahawk buatan AS. Jepang dilaporkan mempertimbangkan untuk membeli sebagai penahan sementara Jepang mengembangkan rudal jarak jauh di dalam negeri.
Tantangan Strategis Terbesar
Jepang juga telah mengumumkan rencana untuk mengembangkan jet tempur generasi berikutnya dengan Italia dan Inggris, dan dilaporkan berencana untuk membangun depot amunisi baru dan meluncurkan satelit untuk membantu mengarahkan serangan balik potensial.
Perubahan juga akan memengaruhi organisasi militer, dengan surat kabar Nikkei melaporkan bahwa ketiga cabang Pasukan Bela Diri akan berada di bawah satu komando dalam lima tahun.
Kehadiran SDF di pulau paling selatan Jepang akan ditingkatkan - termasuk tiga kali lipat unit dengan kapasitas intersepsi rudal balistik, menurut media lokal.
Dokumen-dokumen tersebut, termasuk Strategi Keamanan Nasional utama, diharapkan mengarah ke China untuk perubahan kebijakan.
Partai yang berkuasa di Jepang dilaporkan ingin menyebut Beijing sebagai "ancaman", tetapi di bawah tekanan dari mitra koalisinya akan puas dengan menyebut China sebagai "kekhawatiran serius" dan "tantangan strategis terbesar" Jepang.
Itu masih merupakan perubahan besar dari tahun 2013, iterasi pertama dokumen dan terakhir kali diperbarui, ketika Jepang mengatakan sedang mencari "kemitraan strategis yang saling menguntungkan", sebuah frasa yang diperkirakan akan hilang sekarang.
Kekhawatiran tentang China semakin dalam sejak latihan militer besar yang dilakukan oleh Beijing di sekitar Taiwan pada Agustus, di mana rudal jatuh di perairan ekonomi Jepang.
Jepang juga diperkirakan menyebut Rusia sebagai tantangan, dibandingkan dengan janji 2013 untuk mencari kerja sama dan "meningkatkan" hubungan.
Jepang telah bergabung dengan sekutu Barat dalam menjatuhkan sanksi terhadap Moskow atas Ukraina, membuat hubungan yang sudah membeku menjadi sangat beku.
Perombakan pertahanan yang radikal kemungkinan akan membuat marah Beijing, yang secara teratur mengacu pada perang Jepang dalam mengkritik Tokyo.
Itu juga dapat menyebabkan gelombang di dalam negeri, meskipun survei menunjukkan dukungan yang semakin besar untuk strategi pertahanan yang lebih kuat.
"Bagi para pembuat kebijakan pertahanan Jepang, perkembangan ini tidak mewakili kebangkitan militer tetapi langkah terbaru dalam normalisasi pertahanan dan keamanan nasional yang lambat dan bertahap," kata James Brady, wakil presiden konsultan Teneo.
Sumber: AFP
Kamis, 09/07/2026 20:45 WIB
Kamis, 09/07/2026 20:43 WIB
