Sesjen MPR: Anugerah Meritokrasi Bukti Reformasi Birokrasi di Setjen MPR Berjalan

Aliyudin Sofyan | Selasa, 07/12/2021 19:09 WIB

Sekretaris Jenderal (Sesjen) MPR, Maruf Cahyono memegang piagam penghargaan Anugerah Meritokrasi dari Komisi Aparatur Sipil Negara. (Foto: MPR)

Surabaya, Jurnas.com - “Bangga mendapat apresiasi dari Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN)”, ujar Sekretaris Jenderal (Sesjen) MPR, Ma’ruf Cahyono, Surabaya, Jawa Timur, 7 Desember 2021.

Ungkapan demikian disampaikan setelah Sekretariat Jenderal MPR mendapat ‘Anugerah Meritokrasi Tahun 2021’. Anugerah ini diberikan oleh KASN kepada kementerian, lembaga negara, dan pemerintah daerah yang berhasil menerapkan sistem merit dengan katagori baik dan sangat baik.

Anugerah Meritokrasi menurut Ma’ruf Cahyono tidak hanya sebagai wujud capaian prestasi sistem pembinaan pegawai negeri sipil (PNS) di lingkungan Setjen MPR tetapi juga bagian dari upaya melakukan reformasi birokrasi. “Anugerah ini merupakan wujud nyata bahwa reformasi birokrasi berjalan di Setjen MPR,” ujarnya.

Ma’ruf Cahyono berharap ke depan sistem pembinaan ASN di lingkungan Setjen MPR dapat mewujudkan para ASN yang professional, netral dan mampu melayani para anggota MPR dan masyarakat, sebagai sistem pendukung tugas-tugas dan kewenangan konstitusional MPR.

Menurut pria asal Banyumas itu, Anugerah Meritokrasi menjadi instrument yang mendukung upaya pembinaan ASN secara lebih transparan, dan akuntabel, sehingga melahirkan para ASN yang memiliki kompetensi di bidangnya melalui satu sistem yang betul-betul menghargai prestasi kerja.

“Anugerah ini juga akan memudahkan bagi Setjen MPR untuk menempatkan para ASN sesuai dengan kompetensi umum maupun bidang yang dimilikinya,” tuturnya. Dengan kompetensi yang dimiliki, Ma’ruf Cahyono yakin tugas-tugas yang dilaksanakan dapat berjalan dengan baik dan menghasilkan kinerja dengan lebih maksimal.

Anugerah Meritokrasi disebut akan memberikan kemandirian bagi sistem pembinaan PNS di lingkungan Setjen MPR untuk bisa menentukan kualifikasi jabatan yang sesuai dengan kebutuhan dan melalui suatu alat ukur yang sudah ditentukan dalam sistem.

“Harapannya dengan penghargaan ini akan terus memacu semangat untuk terus meningkatkan sistem pembinaaan ASN Setjen MPR RI sebagai pelaksanaan dari manajemen PNS. Sehingga melahirkan sumber daya manusia aparatur, para birokrat yang dapat bekerja secara profesional meskipun ruang lingkup tugas layanannya berada dalam lembaga politik (legislatif),” tuturnya.

Hal demikian menurut Ma’ruf Cahyono menjadi suatu tantangan sekaligus peluang untuk birokrasi yang memiliki kemampuan kerja dalam suatu lingkungan yang sangat dinamis, lembaga politik, namun bisa menjalankan tugas-tugas secara professional, “sehingga tugas yang dilaksanakan dapat memuaskan para anggota MPR dan masyarakat,” paparnya.

Tantangan yang dihadapi dalam menerapkan sistem merit, disebutkan oleh Ma’ruf Cahyono. Pertama, kualitas dari SDM aparatur untuk memberikan suatu layanan yang sesuai dengan kebutuhan anggota MPR maupun masyarakat.

Kedua, kebutuhan SDM yang masih kurang kuantitasnya. Untuk menutupi kekurangan ini maka perlu meningkatkan kualitas SDM sehingga diharapkan jumlah yang terbatss tidak.mrnjadi kendala dalam tugas pelayanan . “Kekurangan jumlah ASN dapat ditutupi dengan meningkatkan SDM yang berkualitas,” ujarnya.

Ketiga, diakui bahwa lembaga politik sangat dinamis tugas tugasnya, sehingga dengan sistem merit, Setjen MPR mampu melaksanakan pembinaan ASN secara transparan dan akuntabel. “Sehingga dapat beradaptasi dan dipercaya,” tuturnya.