Badan Gizi Nasional

Dapur MBG yang Tak Penuhi Standar, Kapasitas Jumlah Penerima Manfaat Dievaluasi

BGN terus memperketat pengawasan terhadap operasional SPPG untuk memastikan seluruh dapur Program MBG memenuhi standar pelayanan dan keamanan pangan
Kepala BGN, Sudaryono

Malang, Jurnas.com – Badan Gizi Nasional (BGN) terus memperketat pengawasan terhadap operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk memastikan seluruh dapur Program Makan Bergizi Gratis (MBG) memenuhi standar pelayanan dan keamanan pangan. Dapur yang tidak memenuhi persyaratan akan dikenai tindakan tegas, termasuk penghentian operasional.

Kepala BGN, Sudaryono menegaskan bahwa penertiban dilakukan sebagai bagian dari upaya menjaga kualitas makanan dan keselamatan penerima manfaat. Hal tersebut disampaikan dalam kesempatan kunjungannya di Malang, hari Sabtu (21/11).

“Segala bentuk penyelewengan kami tertibkan. Intinya kami tidak segan-segan, dapur yang tidak sesuai standar, tidak punya SLHS kami tutup, kemudian dapur-dapur melayani penerima manfaat tidak sesuai kapasitas kami grading,” ujar Kepala BGN yang akrab disapa Mas Dar.

Menurutnya, setiap SPPG harus beroperasi sesuai standar yang telah ditetapkan, termasuk memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) sesuai ketentuan. Persyaratan tersebut penting untuk memastikan lingkungan dapur, proses pengolahan, serta makanan yang dihasilkan memenuhi standar higiene dan sanitasi.

Selain pemenuhan standar, BGN juga mengevaluasi kesesuaian kapasitas produksi setiap dapur dengan jumlah penerima manfaat yang dilayani. Kapasitas dapur harus diperhitungkan secara cermat agar seluruh proses persiapan hingga distribusi makanan dapat berlangsung tepat waktu.

“Jangan sampai ada dapur yang kecil melayani jumlah terlalu banyak sehingga terjadi delay dalam proses produksi MBG maupun distribusi. Hal ini berpotensi menimbulkan kerusakan MBG dan permasalahan keamanan pangan,” jelas Mas Dar.

Ia menambahkan bahwa penyesuaian kapasitas melalui mekanisme penilaian atau grading menjadi langkah penting untuk mencegah beban pelayanan yang melebihi kemampuan operasional dapur. Dengan pembagian kapasitas yang sesuai, SPPG diharapkan mampu menjaga kualitas produksi dan ketepatan waktu penyaluran makanan.

BGN akan terus melakukan evaluasi dan penertiban terhadap seluruh SPPG agar pelaksanaan MBG berjalan sesuai standar. Langkah ini sekaligus menjadi bentuk komitmen pemerintah dalam memastikan setiap penerima manfaat memperoleh makanan yang aman, berkualitas, dan didistribusikan sesuai ketentuan.

Terkini