Jambi, Jurnas.com - Badan Gizi Nasional (BGN) terus memperluas penerapan pola penyajian Makan Bergizi Gratis (MBG) secara prasmanan. Setelah melewati masa uji coba (piloting), jumlah penyelenggaraan program dengan pola prasmanan tercatat naik signifikan dari 66 menjadi 200 titik, sementara jumlah pendaftar telah mencapai sekitar 1.600.
Kepala BGN Sudaryono menyampaikan bahwa pengembangan skema prasmanan ini dilakukan secara bertahap dengan tetap mengedepankan kesiapan penyelenggara serta kepatuhan pada standar operasional prosedur (SOP). Pernyataan tersebut disampaikan Sudaryono, yang akrab disapa Mas Dar, saat melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Pematang Sulur 1, Kota Jambi, pada Jumat (20/11/2026).
"Sudah bagus. Ini kita lagi dari piloting ke implementasi. Kita tingkatkan dari kemarin 66 sudah sampai dengan sekarang sudah ada 200, terus yang daftar sudah ada 1.600," ujar Sudaryono.
Ia menjelaskan bahwa penerapan sistem prasmanan tidak dapat dijalankan begitu saja tanpa persiapan matang. Setiap pihak atau penyelenggara yang berminat menggunakan pola penyajian ini wajib melapor terlebih dahulu kepada BGN serta mengikuti pelatihan (training) agar menguasai tata cara dan standar pelaksanaan sesuai ketentuan.
Pelatihan dan pelaporan awal tersebut dinilai penting untuk menjamin penyajian makanan secara prasmanan tetap mengutamakan keamanan pangan, tingkat kebersihan, serta mutu hidangan yang diterima para penerima manfaat.
"MBG prasmanan itu bukan berarti silakan langsung dikerjakan. Orang yang ingin membuka MBG prasmanan harus lapor dulu ke BGN, harus mendapatkan training yang benar, baru boleh melaksanakan MBG prasmanan," tegasnya.
Sudaryono menekankan bahwa BGN ingin menghindari munculnya kendala baru di lapangan akibat minimnya pemahaman penyelenggara terhadap SOP. Oleh karena itu, langkah implementasi dijalankan secara terukur dengan menilai kesiapan masing-masing penyelenggara sebelum mulai beroperasi.
Meski mengakui bahwa mekanisme bertahap ini berpotensi membuat laju perluasan terasa sedikit lebih lambat, Sudaryono menilai ketepatan prosedur dan jaminan kualitas tetap harus diutamakan.
"Memang agak sedikit lebih lambat, tetapi kita lebih baik lambat tapi pasti daripada cepat-cepat sembrono, terus nanti jadi masalah di kemudian hari," pungkasnya.



















