Wakil Ketua Komisi III DPR, Ahmad Sahroni
Jakarta, Jurnas.com - Sejak Perberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat, aparat di berbagai daerah kian gencar melakukan razia demi memastikan aturannya dipenuhi. Bahkan, tidak sedikit aparat melalukan tindakan secara arogan kepada warga yang tidak mematuhi aturan PPKM tersebut.
Belum lama ini, sebuah video yang tersebar di media sosial yang memperlihatkan Satpol PP melakukan tindakan arogan dengan memukul seorang ibu hamil pemilik warung kopi saat petugas melakukan razia PPKM darurat di Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan, Rabu (14/7).
Menyikapi fenomena ini, Wakil Ketua Komisi III DPR RI asal Fraksi Partai Nasdem Ahmad Sahroni menyampaikan, penertiban seharusnya dilakukan dengan cara yang lebih humanis dan mengedukasi. Mengingat, para PKL ini tentunya tidak punya banyak pilihan demi memenuhi kebutuhan ekonomi selain dengan berdagang.
“Melihat banyak fenomena di masyarakat terkait cara aparat menertibkan warung dan rumah makan di berbagai daerah, jujur saya kecewa. Kondisi mereka sudah sangat sulit karena adanya PPKM darurat ini. Terbayang ekonomi mereka juga hancur. Jadi tolong lah untuk para petugas di lapangan, jika memang ingin menertibkan warga, maka lakukan dengan humanis, jangan arogan,” kata Sahroni, dalam keterangannya, Jumat (16/7).
Menurut Sahroni, pendekatan humanis ini penting untuk memberikan pengertian tentang aturan PPKM, dan pada saat yang bersamaan juga menunjukkan respek petugas terhadap warga yang tengah kesusahan karena pandemi Covid-19.
“Kondisi seperti ini, kita harus saling paham. Mungkin petugas bisa menertibkan dengan lebih humanis, misalnya dengan dijelaskan baik-baik dan diberi pengertian. Lagi pula kan dalam aturannya warung boleh buka, asal take away. Jadi yang ditertibkan pengunjungnya, bukan menghajar warungnya,” tambahnya.
Sahroni juga menambahkan, bahwa tegas bukan berarti kasar. Selain melalui edukasi, petugas juga bisa memberlakukan aturan hukuman lain yang lebih ringan dan tidak terkesan arogan.
“Tegas bukan berarti kasar. Misalnya, selain menggalakkan edukasi, petugas juga bisa menghukum dengan hukuman seperti push up atau yang lain, bukan dipukul. Kalau seperti sekarang kan rakyat kasihan. Sudah lapar, dipukuli pula,” demikian Sahroni.
KEYWORD : Warta DPR Komisi III DPR Ahmad Sahroni PPKM Darurat Pandemi Covid-19
