75 Pegawai laporkan Pimpinan KPK ke Ombudsman
Jakarta, Jurnas.com - Sebanyak 75 pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan pengaduan ke Ombudsman RI terkait dugaan maladministrasi pada Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) yang diselenggaran Lembaga Antikorupsi itu pada Maret 2021 lalu.
Pengaduan para pegawai tersebut terkait tidak lolosnya dalam asesmen TWK dan penonaktifan 75 pegawai KPK.
Direktur Pembinaan Jaringan Kerja Antar-Komisi dan Instansi (PJKAKI) KPK Sujanarko yang mewakili 75 pegawai datang bersama Kepala Satuan Tugas Pembelajaran Antikorupsi Hotman Tambunan dan Kepala Bagian Perancangan Peraturan dan Produk Hukum KPK Rasamala Aritonang.
"Hari ini kami mewakili 75 orang pegawai membuat pelaporan resmi terkait dengan proses TWK yang dilakukan oleh KPK," ucap Sujanarko di Kantor Ombudsman, Rabu (19/5).
Sujanarko mengatakan terdapat enam pelanggaran yang diduga dilakukan oleh Pimpinan KPK. Diantaranya yaitu pelanggaran maladministrasi dalam proses wawancara dan penonaktifan 75 pegawai KPK
"Dari kajian kita, ada banyak sekali maladministrasi yang sudah dilakukan KPK. Baik penerbitan SK (Surat Keputusan)-nya, prosesnya, dari sisi wawancara hampir ada 6 indikasi yang kita sampaikan pimpinan KPK telah melakukan maladministrasi," ujarnya.
Dia berharap dengan adanya pelaporan ini, masalah di internal KPK akan cepat selesai. Sebab, Ombudsman mempunyai wewenang untuk memanggil pihak-pihak terkait, termasuk pemanggilan secara paksa.
"Karena Ombudsman punya kewenangan untuk bisa memanggil secara paksa dan memberi rekomendasi bahkan sebetulnya kalau semuamnya punya niat baik, maka proses ini bisa diselesaikan tidak sampai ke rekomendasi," kata Sujanarko.
Sebelumnya, 75 pegawai KPK sudah melaporkan Ketua KPK Firli Bahuri ke Dewan Pengawas (Dewas) KPK terkait dugaan pelanggaran kode etik. Pelaporan itu buntut dari pengeluaran SK penonaktifan 75 pegawai lembaga antirasuah.
KEYWORD :KPK Pegawai ASN Firli bahuri Novel Baswedan tes wawasan kebangsaan
