Politikus Partai Golkar Agun Gunandjar Sudarsa (harapanrakyat.com)
Jakarta - Anggota DPR, Agun Gunandjar Sudarsa enggan mengungkap kongkalikong untuk menggolkan paket anggaran proyek pengadaan Kartu Tanda Penduduk berbasis elektronik (e-KTP).
Politikus Golkar itu juga enggan mengungkap kesepakatan "jahat" antara Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kementerian Keuangan (Kemenkeu), dan DPR (Komisi II dan Badan Anggaran) terkait anggaran proyek yang bernilai triliunan rupiah itu.
"Saya pikir itu substansi materi yang masuk ruang lingkup pembahasan di sekitar anggaran 2011-2012," ujar Agun setibanya di gedung KPK, Jakarta, Rabu (19/10).
Agun hari ini kembali diperiksa penyidik KPK. Dia diperiksa sebagai saksi kasus dugaan korupsi e-KTP dengan tersangka Irman, mantan Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri. Saat proyek e-KTP itu bergulir, Agun duduk sebagai anggota Komisi II DPR RI.
"(Diperiksa) untuk saksi masalahnya masih sama pembahasan anggaran proyek e KTP tahun 2011-2012 untuk tersangka Irman dan Sugiharto," terang Agun.
Selanjutnya, Agun enggan menjelaskan soal proyek ditenggarai banyak merugikan keuangan negara. Yang jelas, klaim Agung, proyek e-KTP saat itu memang dibutuhkan negara.
"Itu bagian yang akan diproses dalam penyidikan. Saya tidak mau kasih tahu. Saya tidak mau berkomentar lebih jauh. Pada akhir juga nanti akan diumumkan," tandas Agun.
Selain Agun, penyidik KPK juga mengagendakan pemeriksaan terhadap mantan Ketua Komisi II DPR Chairuman Harahap. Politisi Golkar ini juga diperiksa sebagai saksi Irman.
Tak hanya itu, KPK juga memanggil saksi lainnya. Diantaranya, mantan Direktur Utama Perum Percetakan Negara Republik Indonesia (PNRI) Isni Edhi Wijaya; Kepala Bagian Perencanaan Ditjen Dukcapil Kemendagri Wisnu Wibowo; PNS Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) Setya Budi Arijanta; Winata Cahyadi; Setyo Dwi Suhartanto; dan Arief Mulja Sapari dari swasta.
KEYWORD :KPK Korupsi e-KTP Agun Gunandjar Sudarsa
