Selasa, 14/05/2024 13:06 WIB

Ditanya Soal Deklarasi Papua Merdeka, HNW: Pemerintah Harus Selamatkan NKRI

Karena tindakan separatisme semacam itu jelas bertentangan dengan Pancasila, UUD NRI 1945 dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Wakil Ketua MPR RI Dr. H. M Hidayat Nur Wahid, MA saat acara Empat Pilar

Jakarta, Jurnas.com - Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid, mengingatkan  pemerintah untuk melaksanakan kewajibannya menjaga martabat dan kedaulatan NKRI  serta  rakyat Indonesia.

Untuk itu pemerintah perlu bertindak lebih tegas terhadap segala bentuk ancaman terhadap NKRI termasuk gerakan separatisme apalagi sampai mendeklarasikan Papua Merdeka dan mengibarkan bendera mereka, Bintang Kejora.

Karena tindakan separatisme semacam itu jelas bertentangan dengan Pancasila, UUD NRI 1945 dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Ketiganya adalah bagian dari 4 pilar MPR RI.

Pernyataan itu disampaikan Hidayat pada sesi tanya jawab Sosialisasi Empat Pilar MPR RI, kerjasama MPR dengan Majelis Pimpinan Cabang Pemuda Pancasila Jakarta Selatan di Jakarta, Minggu (6/12/2020). Saat itu Hidayat  menerima pertanyaan dan aspirasi dari anggota Pemuda Pancasila (PP) Jakarta Selatan. Antara lain terkait  deklarasi Papua Merdeka oleh Beny Wenda.

HNW sapaan akrab Hidayat menuturkan, pemerintah seharusnya selalu berada di garda terdepan untuk melindungi dan memakmurkan seluruh tumpah darah Indonesia sebagaimana ketentuan Pembukaan UUD 45, dan merealisasikan Pancasila agar Kesatuan Indonesia terjaga dan keadilan serta kesejahteraan bisa dirasakan oleh seluruh Rakyat Indonesia, termasuk yang di Papua.

Tapi Pemerintah juga harus menjaga NKRI dengan tegas terhadap setiap gerakan separatisme. Apalagi bila mereka sudah mendeklarasikan gerakan separatis dan galang dukungan internasional untuk klaim gerakan separatis mereka, seperti yang terjadi dengan gerakannya Benny Wenda yang deklarasikan Papua Merdeka.

HNW mengatakan bahwa DPR selaku mitra pemerintah akan terus mendukung dan mengontrol kinerja pemerintah dalam memberikan kesejahteraan dan keadilan bagi masyarakat Papua.

“Salah satunya adalah memastikan agar anggaran otonomi khusus untuk Papua itu bisa diwujudkan dan benar-benar digunakan untuk membangun Papua. Di DPR RI, ada Komisi II yang akan terus mengontrol pemerintah terkait hal itu,” ujarnya.

HNW meminta pemerintah mewaspadai faktor eksternal yang berupaya mengacaukan kondisi di Indonesia melalui gerakan Papua Merdeka.

“Mereka seolah-olah ingin memajukan Papua, tetapi sejatinya justru ingin melemahkan Indonesia dan Papua. Kalau Papua lepas, ini dapat mengilhami daerah lain. Selain itu, tindakan separatisme itu jelas mengkhianati perjuangan Bapak-Bapak Bangsa yang telah berjuang untuk kemerdekaan Indonesia dan Persatuan Indonesia,” ujarnya.

“Karenanya kita harus mencegahnya bersama-sama. Dengan meningkatkan pemahaman dan cinta kita pada Pancasila, UUDNRI 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika. Untuk itulah Sosialiasi 4 pilar MPR RI dilaksanakan MPR bekerjasama dengan seluruh komponen bangsa, termasuk dengan Pimpinan Pemuda Pancasila,” pungkasnya.

KEYWORD :

Kinerja MPR Hidayat Nur Wahid Papua Empat Pilar




JURNAS VIDEO :

PILIHAN REDAKSI :