Anggota DPR Komisi VI Marwan Jafar dalam sebuah kesempatan. (Foto: Jurnas/Ginting).
Jakarta, Jurnas.com - Anggota Komisi VI DPR RI, Marwan Jafar mendesak pemerintah agar memangkas regulasi berbelit-belit yang menghambat Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) mengakses permodalan.
Hal itu disampaikan Marwan pada diskusi Forum Monitor yang bertajuk `Pemulihan Ekonomi Nasional Sektor UMKM`, Jumat (10/7).
"Berkali-kali kita ngomong juga bahwa ini harus diberi percepatan akses permodalan. Syaratnya tidak berbelit-belit dan harus dipotong semua birokrasi yang berbelit-belit termasuk regulasinya supaya UMKM kita di masa yang sulit ini cepat tumbuh," ujar Marwan.
Marwan mengatakan akan terus medorong perbankan, terutama perbankan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang sudah ditugaskan pemerintah untuk menangani UMKM dengan baik.
"Kebetulan dua atau tiga hari yang lalu memang sudah ada rapat soal ini dengan BRI, salah satu komitmen BRI membantu UMKM. Selain BRI, ada Waskita Karya, PP, PMN yang ditugasi UMKM melalui BUMN. Ini untuk mempercepat proses," ujar Marwan.
Selain itu, Legislator dari Fraksi PKB ini juga meminta kepada pemerintah agar lebih proaktif untuk memberikan edukasi, sosialisasi kepada masyarakat luas terutama kelompok UMKM cara mengakses permodalan dengan cepat.
Menurut Marwan para pelaku UMKM di lapangan selama masih sulit untuk mengakses permodalan. Bahkan untuk 10-20 juta pun sangat juga sulit karena syarat yang berbelit-belit.
"KUR (Kredit Usaha Rakyat) misalnya selalu tidak habis penyerapannya. Disamping tidak habis penyerapannya, berapa persen saya lupa angkanya tetapi bahwa KUR sendiri syaratnya berbelit-belit juga," ujar Marwan.
"Jadi, intruksi dari atas itu tidak jalan di daerah-daerah. Itu yang menjadi keluhan kita semua. Sehingga kontribusi UMKM dalam rangka recovery ekonomi nasional tentu butuh penanganan khusus dan menjadi perhatian kita bersama," sambungnya.
KEYWORD :Marwan Jafar Aturan yang Hambat UMKM
