Paris - Keputusan Pengadilan Prancis yang menangguhkan larangan kaum wanita mengenakan pakaian renang yang menutupi seluruh tubuh (Burkini) di satu Pantai Kota Mediterania, diabaikan Perdana Menteri, Manuel Valls. PM Sosialis ini menyatakan, perdebatan belum berakhir dan ngotot pakaian itu adalah simbol dari Islamisme yang mundur dan mematikan.
Keputusan Dewan Negara menentang larangan kawasan resor Villeneuve-Loubet memberlakukan burkini. Karena, diperkirakan akan menjadi preseden bagi sejumlah kota Prancis yang juga telah memberlakukan larangan-larangan tersebut. Pemakaian burkini tidak mengancam tata laku di publik, kata dewan itu, yang merupakan pengadilan administratif tertinggi Prancis.Larangan tersebut telah diberlakukan dengan alasan-alasan bahwa pemakaian burkini bertentangan dengan hukum Prancis mengenai sekularisme. Dan perlarangan berlaku setelah serangkaian serangan mematikan oleh orang-orang militan di Paris, Nice dan tempat lain dalam 20 bulan terakhir yang mengagetkan dunia tetapi menimbulkan pertanyaan mengenai tempat penduduk Muslim dan Arab dalam masyarakat d Prancis.Banyak pihak beraliran konservatif dan sayap kanan di Prancis mendukung larangan burkini, dengan beberapa menyerukan larangan diberlakukan secara nasional, sedangkan para pendukung kebebasan sipil, feminis dan orang-orang Islam menentangnya. Perdebatan itu disulut oleh gambar polisi berusaha memberlakukan laerangan tersebut atas seorang wanita di satu pantai di Nice.Baca juga :
Siswa SMK Ternate Lolos Kompetisi WSC di Prancis
KEYWORD : Siswa SMK Ternate Lolos Kompetisi WSC di Prancis
Manuel Valls Prancis Burkini