Jum'at, 26/04/2024 21:34 WIB

DPR Soroti Jalan Lintas Palangkaraya-Pelabuhan Bahaur yang Rusak Berat

Marlen Sitompul | Selasa, 17/04/2018 11:40 WIB


Peninjauan Komisi V DPR RI menemukan bahwa Jalan Lintas Pelabuhan Bahaur–Palangkaraya, yang menjadi akses angkutan orang dan barang ke Pelabuhan Bahaur di beberapa titik kondisinya rusak parah karena amblas.

Wakil Ketua Komisi V DPR RI Sigit Sosiantomo saat memimpin Tim Kunspek Komisi V DPR RI ke Kalteng

Jakarta - Peninjauan Komisi V DPR RI menemukan bahwa Jalan Lintas Pelabuhan Bahaur–Palangkaraya, yang menjadi akses angkutan orang dan barang ke Pelabuhan Bahaur di beberapa titik kondisinya rusak parah karena amblas.

Demikian diungkapkan Wakil Ketua Komisi V DPR RI Sigit Sosiantomo saat memimpin Tim Kunjungan Kerja Komisi V DPR RI meninjau infrastruktur dan transportasi ke Provinsi Kalimantan Tengah, Rabu (11/4).

“Status akses jalan sepanjang 80 kilometer ini adalah jalan provinsi, kami berharap Kementerian Perhubungan bisa meningkatkan statusnya menjadi jalan nasional strategis, sehingga layak untuk angkutan orang dan barang,” jelas politisi F-PKS itu.

Ia menambahkan bahwa Pelabuhan Bahaur saat ini cukup representatif sebagai pelabuhan ferry yang menghubungkan Kalteng dengan Jawa Timur melalui Pelabuhan Paciran. Namun demikian, pihaknya akan menunggu lebih dahulu hasil studi komprehensif dari Kemenhub, hasilnya nanti akan menjadi bahan rekomendasi untuk Dinas PU dan Bina Marga yang akan mengerjakan.

“Masyarakat mohon bersabar karena butuh waktu setidaknya 3 bulan untuk merampungkan hasil studi. Perkiraan sementara dibutuhkan anggaran Rp200-250 miliar untuk membangun akses sepanjang 40 kilometer jalan ke lokasi Pelabuhan Bahaur yang terkoneksi dengan 9 kabupaten,” ungkap Sigit.

Politisi dapil Jawa Timur itu juga berharap hasil kajian dan semua dokumen pendukung segera dirampungkan, agar proses pembahasan anggaranya bisa dimasukkan pada Agustus mendatang sehingga masuk pada RAPBN 2019.

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Pengembangan Jaringan Jalan, Ditjen Bina Marga, Rachman Arief Dhienaputra saat paparan  di depan Tim Kunker Komisi V DPR RI dan Gubernur Kalteng mengharapkan pembangunan jalan nasional, provinsi dan kabupaten harus ada sinergi antara pemerintah pusat, pemda dan pemkab/pemkot.

“Ke depan dalam setiap pembahasan pembangunan infrastruktur jalan di Pemkab kami ingin ada juga perwakilan dari Pemda yang hadir agar hasilnya terintegrasi,” harap Arief.

Pihaknya menekankan bahwa berbagai infrastruktur yang dibangun (seperti Pelabuhan) harus didukung oleh akses jalan. Di Kalteng jalan nasional mencapai 2000 Km dengan 64 ruas jalan.

“Jalan lintas selatan sebagai jalur logistik utama, kondisinya cukup mantap. Sementara jalur lingkar tengah belum terlalu padat dan perlu perbaikan dibeberapa titik," tutupnya.

KEYWORD :

Warta DPR Komisi V DPR




JURNAS VIDEO :

PILIHAN REDAKSI :


TERKINI

TERPOPULER