DPR Minta Jokowi Terbitkan Perpres Dewan Insinyur Indonesia

Jakarta - Presiden Jokowi seharusnya segera mengeluarkan Perpres Pembentukan Dewan Insinyur Indonesia (DII). Hal itu sebagaimana dengan amanat Undang-Undang (UU) No.11 Tahun 2014 tentang Keinsinyuran.

Demikian disampaikan Wakil Ketua Komisi V DPR RI Sigit Sosiantomo, dalam rilis yang diterima Parlementaria, Selasa (27/3). Menurutnya, Perpres tersebut seharusnya sudah diterbitkan pemerintah pada tahun 2015 lalu.

“Saat ini kita sangat kekurangan tenaga insinyur profesional. Padahal pembangunan infrastruktur kita digenjot. Ini berbahaya. Bagaimana proyek-proyek strategis nasional bisa selesai jika SDM-nya tidak ada,” kata Sigit.

Sesuai dengan UU Keinsinyuran, kata Sigit, seharusnya Dewan Insinyur Indonesia (DII) telah dibentuk dalam waktu paling lambat satu tahun setelah UU itu diundangkan, yang berarti tahun 2015.

"Kenyataannya, hingga kini DII belum dibentuk. Hal ini membuat beberapa fungsi DII yang diamanatkan oleh UU Keinsinyuran tidak berjalan," terangnya.

Menurutnya, beberapa tugas penting DII adalah menetapkan standar kompetensi Insinyur bersama Menteri, menetapkan Sistem Registrasi Insinyur, menetapkan Sistem Sertifikasi Insinyur, menetapkan Sistem Uji Kompetensi, menetapkan Sistem Pengawasan Alih IPTEK Insinyur Asing dan Sistem Pengawasan Praktik Keinsinyuran.

“DII memiliki tugas merumuskan kebijakan, menjalin kerjasama keinsinyuran internasional dan mengawasi alih teknologi oleh insinyur asing. Ketiadaan DII  menghambat pencetakan insinyur profesional. Padahal, kebutuhan kita akan tenaga insinyur sangat besar seiring dengan peningkatan anggaran infrastruktur. Kalau dibiarkan terus, sama saja membuka kran untuk tenaga insinyur asing masuk ke Indonesia,” kata Sigit.

Sigit juga mengingatkan pemerintah bahwa belum diterbitkannya Perpres pembentukan DII merupakan bentuk pengabaian terhadap UU Keinsinyuran. Sesuai dengan Pasal 55 UU Keinsinyuran, DII harus dibentuk paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak undang-undang ini diundangkan.

“Pembentukan DII adalah amanat UU dan harus dijalankan suka atau tidak suka. Jika tidak dilaksanakan berarti mengabaikan amanat UU. Karena itu, presiden seharusnya sudah mengeluarkan Perpres ini jika tidak ingin dinilai mengabaikan UU,” tutur Politisi PKS ini.

Seperti diketahui, meski sudah memiliki UU No. 11 Tahun 2014 tentang Keinsinyuran, namun hingga kini masih banyak aturan turunan UU tersebut yang belum diterbitkan. Ketiadaan peraturan turunan tersebut memberikan implikasi serius terhadap serbuan tenaga kerja asing dan sertifikasi serta izin kerja insinyur.

UU Keinsinyuran ini, kata Sigit, merupakan instrumen penting dan strategis untuk mengejar berbagai ketertinggalan Indonesia di sisi keinsinyuran dibandingkan beberapa negara, baik di ASEAN maupun dunia.

Sebagai contoh, posisi Indonesia dari sisi jumlah sarjana teknik per satu juta penduduk relatif rendah dibanding negara Asia lainnya, seperti Korea Selatan (25.309 Sarjana Teknik), Vietnam (9.037), Republik Rakyat Tiongkok (5.739), Thailand  (4.121), Malaysia (3.333) dan Indonesia (3.076).

KEYWORD :

Warta DPR Komisi V DPR

Gelombang Panas Ekstrem Terjang Eropa

Prabowo: Jangankan Usul dari Profesor, Usul Anak Desa Saya Tindaklanjuti

Sidang Parlemen Ricuh, Anggota Saling Baku Hantam

Aksi Berani Seorang Ibu-Ibu Gerebek Lapak Narkoba

Aset Iran yang Dibekukan di Qatar akan Segera Dicairkan, Segini Nilainya

Duel Hidup Mati Belgia vs Senegal: Siapa yang Pulang Duluan?

Rieke Diah Kritik Komnas Perempuan soal Dasar Hukum Kasus Taufik Hidayat

Menelusuri Sejarah Perkembangan Ondel-ondel di Jakarta