Politikus PDIP, Henry Yosodiningrat
Jakarta - PDI Perjuangan (PDIP) menilai tidak ada urgensi konsultasi soal pengesahan Undang-Undang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3) dengan Presiden Jokowi.
Politikus PDI Perjuangan (PDIP) Henry Yosodiningrat meminta, agar seluruh fraksi di DPR tidak berlebihan dalam menyikapi UU MD3 tersebut. Sebab, UU itu telah disahkan dalam paripurna DPR."Saya memandang sama sekali tidak ada urgensinya untuk dicarikan solusi dengan presiden karena bukankah di dalam pengesahan UU MD3 kita sama-sama tahu telah dilakukan pengesahan DPR bersama dengan pemerintah," kata Henry, saat interupsi pembukaan masa sidang Paripurna DPR, di Gedung DPR, Jakarta, Senin (5/3).Hal itu menyikapi sikap Fraksi Partai NasDem yang mendesak agar pimpinan DPR melakukan konsultasi dengan Presiden Jokowi terkait pengesahan UU MD3.
Ikuti Update jurnas.com di
Google News: http://bit.ly/4omUVRy
Terbaru: https://jurnas.com/redir.php?p=latest
Langganan : https://www.facebook.com/jurnasnews/subscribe/
Youtube: https://www.youtube.com/@jurnastv1825?sub_confirmation=1
KEYWORD : Google News: http://bit.ly/4omUVRy
Terbaru: https://jurnas.com/redir.php?p=latest
Langganan : https://www.facebook.com/jurnasnews/subscribe/
Youtube: https://www.youtube.com/@jurnastv1825?sub_confirmation=1
Revisi UU MD3 DPR NasDem PDIP




























