Pimpinan DPR Dukung Aksi Damai Reuni 212

Jakarta - Pimpinan DPR RI mendukung aksi damai reuni 212 pada tanggal 2 Desember nanti dan berjanji untuk menghadiri kegiatan tersebut.

Wakil Ketua DPR, Fadli Zon mengatakan, acara itu adalah kegiatan damai dan merupakan kegiatan keagamaan, serta dari pemerintah Jakarta juga sudah membuka monas untuk acara tersebut.

"Kegiatan ini harus diamankan dan harus dijaga sehingga tidak ada yang provokasi karena saya yakin acara ini akan berjalan dengan sangat damai seperti aksi tahun lalu,” tutur Fadli, saat menerima audiensi ulama se-DKI Jakarta, di Gedung DPR RI, Kamis, (30/11).

Pada kesempatan tersebut, kedatangan para Ulama dalam rangka menyampaikan rencana aksi dan undangan kepada Pimpinan dan Anggota DPR untuk menghadiri Kongres Nasional Alumni 212 yang diadakan di PPH Cempaka Putih dan Reuni 212 yang digelar di area Monumen Nasional.

Pada kesempatan itu, Sekjen FUI Muhammad Al Khaththath menyampaikan pihaknya mengalami kesulitan dalam mendapatkan izin kegiatan reuni akbar tersebut.

“Kendala yang dihadapi kita antara lain pembatalan sepihak dari gedung Asrama Haji Pondok Gede dengan alasan genset terendam banjir hingga isu acara 212 yang didanai oleh partai politik tertentu dan masalah terhambatnya ijin keramaian dari aparat kepolisian,” paparnya.

Menurut Al Khaththath, reuni ini bukan hanya sekedar aksi atau demo semata, tetapi juga berisikan salat tahajud, subuh berjamaah, serta nasehat agama dari para ulama. Pada kesempatan itu, pihaknya juga mengajak Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla untuk menghadiri acara itu termasuk alumni 212.

Pihaknya juga menyangkal keras bahwa kegiatan reuni 212 tersebut dibiayai oleh salah satu partai tertentu. “Saya mengklarifikasi Pemberitaan di media yang menyatakan kami di biayai oleh salah satu partai untuk menyelanggarakan kongres 212, dibiayai dari mana? lunasin gedung BPH Cempaka Putih saja memakai jaminan BPKB mobil dari salah satu pengurus,” ungkapnya.

Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah menyayangkan sikap pemerintah yang terkesan menghambat aksi damai tersebut. “Ini sebuah trauma yang dialami oleh pemerintah Joko Widodo padahal acara ini merupakan aksi damai dan berisikan kegiatan positif,” ujarnya.

Menurutnya, Pemerintah seharusnya tidak menghambat aspirasi masyarakat dalam mengikuti aksi damai itu. “masyarakat seperti kita itu aspirasi tidak boleh dilarang-larang, setiap pretensi dari kekuasaan untuk membungkam suara kita untuk membungkam suara kita sekecil apapun harus dilawan, karena masa depan kita adalah kebebasan kita,” ujarnya.

KEYWORD :

Warta DPR Pimpinan DPR Fadli Zon

Prabowo Sidak Gudang Bulog di Magelang

Horor! Ribuan Lebah Serbu Wilayah Israel, Serang Bandara hingga Pesawat

Wanita di China Lempar Uang Setara Rp2,5 Miliar dari Balkon Apartemen

Polisi Berhasil Tangkap Pelaku Pembegalan Anggota Damkar di Jakut

Trump Ancam Blokade Selat Hormuz, Harga Minyak Melonjak 8 Persen

Iran Berencana Batasi 12 Kapal Per Hari di Selat Hormuz

KPK Dalami Dugaan Penerimaan Lain oleh Eks Kajari Hulu Sungai Utara

Pakistan Jadi Tuan Rumah Perundingan AS-Iran Pekan Ini