Senin, 06/05/2024 11:33 WIB

HNW: Adukan ke MK Bila Ada UU Tak Sesuai Jiwa UUD

Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid (HNW) mengatakan, UUD NRI Tahun 1945 menempatkan kedaulatan Rakyat pada posisi tertinggi melalui pemilihan umum.

Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid

Jakarta -  Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid (HNW) mengatakan, UUD NRI Tahun 1945 menempatkan kedaulatan Rakyat pada posisi tertinggi melalui pemilihan umum.

Demikian disampaikan saat melakukan Sosialisasi Empat Pilar MPR di Hotel Grand Cempaka, Jakarta, Kamis (1/12), kepada Forum Birokrat Masyarakat, forum yang menghimpun pengurus RT, RW, dan LMK.

"Rakyat diberi kekuasaan menentukan siapa pemimpin yang layak untuk dipilih," ujarnya.

Dengan kedaulatan tersebut rakyat juga bisa menggunakan untuk mengoreksi pemimpin yang tidak amanah menjalankan kepemimpinan dengan tidak memilihnya lagi di Pemilu berikutnya.

Kedaulatan rakyat tak sekadar untuk memilih pemimpin, namun juga dapat digunakan untuk melakukan judicial review bila ada undang - undang (UU) yang tak sejiwa dengan UUD. "Dengan melakukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi (MK), dan banyak judicial review yang dilakukan oleh rakyat menang," ujar Hidayat Nur Wahid.

Sosialisasi Empat Pilar MPR ini dilakukan agar masyarakat memahami UUD secara utuh dan melaksanakan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

KEYWORD :

Warta MPR




JURNAS VIDEO :

PILIHAN REDAKSI :