Anggota Komisi X DPR RI Habib Syarief Muhammad Alaydrus. (Foto: Dok. Parlementaria)
Jakarta, Jurnas.com - Anggota Komisi X DPR RI Habib Syarief Muhammad meminta rencana perguruan tinggi negeri (PTN) gratis tidak langsung diterapkan secara menyeluruh.
Menurutnya, diperlukan uji coba kebijakan tersebut secara bertahap untuk memastikan kesiapan anggaran, sistem pembiayaan, hingga layanan akademik di masing-masing kampus.
"Penerapan kebijakan ini bisa dipertimbangkan secara bertahap melalui proyek percontohan sebelum diterapkan menyeluruh. Langkah ini penting untuk menguji kesiapan sistem pendanaan dan layanan akademik kampus," ujar Syarief dalam keterangannya, Rabu, 23 September 2026.
Sebelum kebijakan tersebut dijalankan, Syarief juga meminta Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek) melakukan pemetaan menyeluruh terhadap kondisi setiap PTN.
Pemetaan itu, kata dia, harus mencakup kapasitas keuangan, jumlah mahasiswa, rasio dosen, fasilitas, hingga kebutuhan operasional kampus. Data tersebut dinilai menjadi dasar penting agar pemerintah tidak menerapkan skema pembiayaan yang seragam terhadap seluruh PTN.
Judi Online Diusulkan Masuk RUU Perampasan Aset
"Kami mengharapkan Kementerian melakukan pemetaan komprehensif terlebih dahulu terkait jumlah mahasiswa, kapasitas kampus, fasilitas, hingga kebutuhan operasionalnya. Hal ini harus dilakukan agar eksekusinya tepat," ujar Syarief.
Syarief juga meminta pemerintah memperjelas cakupan kebijakan pendidikan tinggi gratis. Sebab harus diperjelas, apakah usulan kebijakan itu untuk membebaskan Uang Kuliah Tunggal (UKT) atau mencakup seluruh biaya pembelajaran mahasiswa.
"Pemerintah perlu merumuskan secara jelas komponen biaya yang ditanggung negara, apakah sebatas UKT atau biaya pendidikan lainnya. Skema pembiayaan harus dihitung secara matang agar memiliki ketahanan anggaran dalam jangka panjang," ujar Syarief.
Meski meminta pemerintah berhati-hati dalam penerapannya, Syarief menyatakan mendukung rencana Presiden Prabowo Subianto untuk menggratiskan pendidikan di sekolah negeri hingga PTN
"Pendidikan gratis akan membuka peluang sangat besar bagi warga negara Indonesia untuk mengakses masa depan yang lebih baik," ujar politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmennya untuk menyediakan pendidikan gratis di sekolah negeri, mulai dari tingkat sekolah dasar (SD) hingga perguruan tinggi negeri.
Pemerintah, kata Prabowo, perlu memastikan biaya pendidikan di sekolah negeri dapat dijangkau masyarakat tanpa pungutan biaya pendidikan. Ia mengaku akan segera menggelar rapat terbatas untuk membahas kebijakan pendidikan gratis tersebut.
“Saya sangat setuju, saya akan segera mengadakan rapat terbatas atau pokoknya biaya pendidikan negeri harus gratis! Biaya pendidikan negeri, SD, SMP, SMA, universitas negeri harus gratis!” kata Prabowo saat berpidato dalam HUT ke-28 Partai Amanat Nasional (PAN) di JCC, Jakarta, Jumat, 18 September 2026.
Google News: http://bit.ly/4omUVRy
Terbaru: https://jurnas.com/redir.php?p=latest
Langganan : https://www.facebook.com/jurnasnews/subscribe/
Youtube: https://www.youtube.com/@jurnastv1825?sub_confirmation=1
Warta DPR Komisi X DPR Perguruan Tinggi Gratis Anggaran Pendidikan
