Anggota Pansus Haji DPR RI, Abdul Wachid
Jakarta, Jurnas.com - Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Abdul Wachid mengapresiasi penyelenggaraan ibadah haji 2026 yang dinilainya berjalan baik dan lancar. Ia berharap capaian tersebut dapat dipertahankan sekaligus menjadi pijakan untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan jemaah pada penyelenggaraan haji berikutnya.
Hal itu disampaikan Abdul Wachid dalam Rapat Kerja Komisi VIII DPR RI dengan Menteri Haji dan Umrah RI serta Rapat Dengar Pendapat dengan Kepala Badan Pelaksana dan Ketua Dewan Pengawas Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) terkait lanjutan pembahasan Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1447 H/2026 M di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 19 Agustus 2026.
“Bahkan menurut laporan dari para jemaah haji yang kami terima dari beberapa daerah, menyatakan ini sangat puas. Jadi kami mohon ini untuk langkah ke depan, untuk menjadikan satu perbaikan lagi,” ujar Abdul Wachid.
Meski mengapresiasi penyelenggaraan haji tahun ini, Abdul Wachid meminta Kementerian Haji dan Umrah memperkuat kesiapan pelayanan di daerah. Salah satu yang menjadi sorotannya adalah belum meratanya ketersediaan sumber daya manusia (SDM) pada Kantor Urusan Haji di tingkat kabupaten/kota.
Menurutnya, kondisi tersebut masih ditemukan di sejumlah daerah di Jawa Tengah yang merupakan salah satu provinsi dengan jumlah jemaah haji terbanyak. Ia menyebut masih terdapat kantor yang memiliki keterbatasan personel, bahkan ada daerah yang belum memiliki Kantor Urusan Haji.
“Ini sampai sekarang belum ada, Pak Menteri. Personelnya, bahkan ada personel cuma satu, cuma dua, bahkan kantornya saja yang belum ada,” katanya.
DPR Soroti Data Keuangan Haji 2026 Tak Sinkron
Abdul Wachid mencontohkan kondisi di Temanggung dan Kudus yang masih menghadapi keterbatasan personel. Di Temanggung, katanya, Kantor Urusan Haji masih menyewa tempat dan kekurangan tenaga. Sementara di Kudus, kantor telah tersedia, tetapi hanya didukung dua personel.
Menurutnya, kondisi tersebut perlu segera dibenahi karena persiapan penyelenggaraan ibadah haji berikutnya telah dimulai. Proses pendaftaran, pengurusan paspor, hingga pelunasan biaya haji membutuhkan dukungan SDM yang memadai di tingkat daerah.
“Ini sampai sekarang ini tenaga di bawah, ini menjerit, jadi tolong Pak Menteri segera ambil tindakan ini untuk memenuhi daripada SDM yang ada di masing-masing kantor,” tegasnya.
Abdul Wachid meminta Kementerian Haji dan Umrah segera memenuhi kebutuhan SDM di tingkat kabupaten/kota hingga provinsi. Menurutnya, penguatan personel akan mendukung peningkatan kualitas pelayanan jemaah sejak tahap persiapan di daerah hingga pelaksanaan ibadah haji di Arab Saudi.
“Jadi diperbaiki, terutama sumber daya manusianya, SDM-nya ditingkatkan ke kabupaten, provinsi, segera dipenuhi, biar pelaksanaan haji ke depan lebih baik, lebih lancar,” pungkasnya.
Google News: http://bit.ly/4omUVRy
Terbaru: https://jurnas.com/redir.php?p=latest
Langganan : https://www.facebook.com/jurnasnews/subscribe/
Youtube: https://www.youtube.com/@jurnastv1825?sub_confirmation=1
Warta DPR Komisi VIII DPR Kementerian Haji Pelayanan Haji Pelayanan Jemaah Haji
