Tim medis membawa jenazah korban setelah serangan Israel terhadap sebuah kendaraan di lingkungan Tal al-Hawa, Kota Gaza (File: Khames Alrefi/Anadolu)
Jakarta, Jurnas.com - Pemerintahan Donald Trump tengah mempertimbangkan sejumlah sanksi terhadap unit militer Israel serta pembatasan penggunaan senjata buatan Amerika Serikat (AS).
Langkah ini diambil menyusul eskalasi kekerasan pemukim Israel terhadap warga Palestina di Tepi Barat yang diduduki, menurut laporan harian Haaretz.
Para pejabat senior AS telah mengeluarkan peringatan tajam yang tidak biasa kepada lembaga pertahanan Israel.
Mereka juga memantau ketat berbagai serangan di wilayah tersebut di tengah kekhawatiran atas keterlibatan otoritas Israel atau kegagalan mereka dalam mencegah kekerasan, menurut sumber yang dikutip surat kabar tersebut.
Sejumlah opsi yang tengah dipertimbangkan meliputi sanksi terhadap unit militer Israel yang dituduh menimbulkan bahaya luar biasa bagi warga sipil Palestina.
Selain itu, ada pula opsi pembatasan yang mencegah unit tertentu menggunakan senjata buatan AS atau melarang penggunaannya di area spesifik, lapor Haaretz.
Washington juga tengah mempertimbangkan untuk menyusun daftar hitam pejabat militer dan polisi Israel yang dituduh membiarkan terjadinya serangan brutal oleh para pemukim.
AS Cabut Embargo Penjualan Senjata ke Suriah
Pertimbangan ini akan menandai pergeseran signifikan bagi Presiden Donald Trump. Sebelumnya, pada hari pertamanya kembali menjabat di bulan Januari 2025, Trump mencabut sanksi yang dijatuhkan oleh pemerintahan mantan Presiden Joe Biden terhadap para pemukim dan organisasi Israel yang dituduh melakukan kekerasan di Tepi Barat.
Potensi sanksi ini muncul di tengah lonjakan tajam serangan pemukim dan pengungsian di seluruh wilayah pendudukan.
Menurut Kantor PBB untuk Koordinasi Urusan Kemanusiaan (OCHA), lebih dari 1.600 serangan pemukim yang mengakibatkan jatuhnya korban dari pihak Palestina atau kerusakan properti telah tercatat di 275 komunitas hingga pertengahan September.
Serangan-serangan ini terjadi dengan rata-rata 6,7 kali per hari, dibandingkan dengan lima kali sehari pada 2025. Lebih dari 2.600 warga Palestina juga telah mengungsi tahun ini akibat kekerasan pemukim dan pembatasan akses terkait.
Masalah ini kembali menjadi sorotan minggu ini setelah lebih dari 100 pemukim Israel menyerang desa Jalud di Tepi Barat, tepat saat pasukan Israel berusaha mengawal sebuah keluarga pengungsi Palestina kembali ke rumah mereka.
Para pemukim membakar rumah keluarga tersebut, memblokir jalan, dan melempari petugas keamanan Israel dengan batu. Insiden ini melukai tiga petugas dan memaksa keluarga Palestina itu pergi kembali, menurut keterangan saksi dan militer Israel. Dua pemukim berhasil ditangkap.
Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengutuk kekerasan di Jalud dan mendesak agar mereka yang bertanggung jawab dituntut. Ia mengeklaim bahwa para pelaku hanyalah "sejumlah kecil perusuh" yang tidak mewakili komunitas pemukim yang lebih luas.
Namun, Haaretz melaporkan bahwa para pejabat senior AS tidak menerima anggapan yang menyebut para pelaku kekerasan tersebut hanya sebagai kelompok pinggiran berskala kecil.
Sumber-sumber yang dikutip oleh surat kabar itu mengatakan Washington mengkhawatirkan peran militer Israel, kepolisian, layanan keamanan Shin Bet, dan Administrasi Sipil karena gagal mencegah serangan dan perampasan tanah, bahkan dalam beberapa kasus diduga memfasilitasinya.
Para pejabat AS juga terus memantau berbagai kebijakan yang dipromosikan oleh Menteri Keuangan Bezalel Smotrich—yang memegang tanggung jawab tambahan di Kementerian Pertahanan—di tengah kekhawatiran bahwa upayanya untuk memperluas kendali Israel di Tepi Barat makin dipercepat menjelang pemilihan umum Israel.
Seluruh permukiman Israel di Tepi Barat yang diduduki dikategorikan ilegal berdasarkan hukum internasional. Namun, Israel secara konsisten membantah penetapan tersebut.
Google News: http://bit.ly/4omUVRy
Terbaru: https://jurnas.com/redir.php?p=latest
Langganan : https://www.facebook.com/jurnasnews/subscribe/
Youtube: https://www.youtube.com/@jurnastv1825?sub_confirmation=1
Donald Trump Pejabat AS Serangan Israel Senjata AS
