Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Syaiful Huda
Jakarta, Jurnas.com - Wakil Ketua Komisi V DPR RI Syaiful Huda menegaskan setiap program pembangunan infrastruktur di Kabupaten Kuningan harus benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat serta dilaksanakan secara transparan dan akuntabel.
"Program infrastruktur yang dilaksanakan harus benar-benar menyentuh kebutuhan dasar masyarakat, bukan sekadar proyek-proyek tanpa manfaat yang optimal," kata Huda di Kantor Bupati Kuningan, Kamis (18/6).
Menurutnya, Komisi V DPR RI memiliki tanggung jawab untuk memastikan setiap anggaran negara digunakan secara efektif sesuai prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. "Setiap rupiah anggaran negara digunakan secara efektif, transparan, dan akuntabel, sesuai prinsip good governance," ujar Politisi Fraksi PKB ini.
Dalam kunjungan tersebut, Komisi V DPR RI meninjau sejumlah program prioritas, mulai dari pembangunan Jalan Lingkar Timur Selatan, pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), hingga program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS).
Huda menyebut seluruh program tersebut merupakan kebutuhan dasar masyarakat yang harus segera dipenuhi. Sementara itu, Bupati Kuningan Dian Rachmat Yanuar mengungkapkan keterbatasan kapasitas fiskal daerah menjadi tantangan utama dalam pembangunan infrastruktur.
"Kami menyadari dengan keterbatasan fiskal yang kami miliki, infrastruktur di Kabupaten Kuningan masih banyak yang harus dibenahi dan membutuhkan anggaran yang cukup besar," kata Dian.
Google News: http://bit.ly/4omUVRy
Terbaru: https://jurnas.com/redir.php?p=latest
Langganan : https://www.facebook.com/jurnasnews/subscribe/
Youtube: https://www.youtube.com/@jurnastv1825?sub_confirmation=1
Komisi V DPR Syaiful Huda Program Infrastruktur Kebutuhan Masyarakat
