Pemerintah Bisa Bubarkan Ormas Anti Pancasila

Jakarta - Pemerintah dapat membubarkan Organisasi Masyarakat (Ormas) yang dianggap bertentangan dengan ideologi Pancasila. Hal itu berdasarkan Undang-Undang (UU) Ormas Nomor 17/2013.

Mantan Ketua Pansus Ormas Abdul Malik Haramain mengatakan, Ormas di Indonesia azasnya tidak boleh bertentangan dengan Pancasila dan UUD 45.

"Kalau ada ormas yang tidak setuju dan bertentangan dengan Pancasila, melakukan gerakan nyata, maka pemerintah bisa lakukan tindakan," kata Malik, ketika dihubungi, Jakarta, Senin (8/5).

Dalam UU itu, kata Malik, instrumen untuk menghentikan atau membubarkan ormas sudah ada prosedurnya. "Bisa menghentikan seluruh aktivitasnya atau pemerintah bisa bubarkan ormas itu," tegasnya.

Apakah pembubaran Ormas harus melalui proses pengadilan? Menurut Malik, pembubaran Ormas bisa dilihat dari statusnya, apakah yayasan atau perkumpulan atau Surat Keterangan Terdaftar (SKT).

"Kalau yayasan, maka Menkumham bisa mencabut status saja. Kalau berbentuk SKT, maka melalui pengadilan dan Mendagri bisa cabut statusnya," terangnya.

KEYWORD :

Ormas Anti Pancasila HTI UU Ormas

Mengejutkan! Tom Cruise Breakdance dan Split di Pesta Ulang Tahun Victoria Beckham

Fahri Hamzah Putusan MK Keluar, Tanda Kompetisi Pilpres 2024 Sudah Usai

Ganjar Mengaku Tak Diundang ke Penetapan Prabowo Gibran

AHY Pastikan Demokrat Terima Putusan MK dengan Rasa Syukur

KPK Buka Suara Soal BAP Saksi Korupsi SYL Bocor

Dewas Bakal Sidang Etik Pimpinan KPK Nurul Ghufron

MA Hukum Bupati Mimika Eltinus Dua Tahun  Penjara

Kuartal I 2024, BRI Cetak Laba Rp15,98 Triliun