DPR Bisa Telanjangi KPK

Jakarta - Pembentukan hak angket Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) oleh DPR bisa diteruskan, sepanjang untuk mengkoreksi kinerja lembaga anti rasuah itu.

Pakar hukum pidana Romli Atmasasmita yang juga sebagai salah satu perumus pembentukan KPK mengatakan, DPR sebagai lembaga pengawas tidak masalah menelanjangi kinerja KPK.

"KPK ditelanjangi orang juga boleh kok, KPK juga boleh ditelanjangin lembaga resmi (DPR)," kata Romli, ketika dihubungi, Jakarta, Senin (1/5).

Ia menegaskan, hak angket terhadap KPK sangat mungkin bisa dilakukan. Namun, hak angket itu hanya bisa ditujukan terhadap adanya pelanggaran konstitusi, bukan untuk membongkar hasil penyidikan KPK.

"Jadi boleh dong DPR itu bertanya tapi harusnya jelas DPR menyampaikan hak angket untuk mempertanyakan hasil laporan BPK boleh itu," tegasnya.

Diketahui, hak angket KPK berawal dari hasil rapat dengar pendapat Komisi III DPR dengan KPK. Hak angket dipicu keraguan DPR akan ada atau tidaknya rekaman pengakuan anggota Komisi III DPR Miryam Haryani saat diperiksa sebagai saksi kasus e-KTP.

KEYWORD :

Hak Angket KPK Paripurna DPR KPK

Mengejutkan! Tom Cruise Breakdance dan Split di Pesta Ulang Tahun Victoria Beckham

Fahri Hamzah Putusan MK Keluar, Tanda Kompetisi Pilpres 2024 Sudah Usai

Ganjar Mengaku Tak Diundang ke Penetapan Prabowo Gibran

AHY Pastikan Demokrat Terima Putusan MK dengan Rasa Syukur

KPK Buka Suara Soal BAP Saksi Korupsi SYL Bocor

Dewas Bakal Sidang Etik Pimpinan KPK Nurul Ghufron

MA Hukum Bupati Mimika Eltinus Dua Tahun  Penjara

Kuartal I 2024, BRI Cetak Laba Rp15,98 Triliun