E-KTP
Jakarta - Ketua Panitia Lelang dalam proyek pengadaan Kartu Tanda Penduduk berbasis elektronik (e-KTP) Drajat Wisnu Setyawan tak menampik adanya aliran uang ke auditor Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Uang itu berasal dari pejabat Kemendagri sekaligus PPK proyek e-KTP, Sugiharto.
Demikian disampaikan Drajat saat bersaksi dalam sidang lanjutan korupsi e-KTP dengan terdakwa Irman dan Sugiharto di pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (20/4/2017). Drajat mengetahui aliran uang itu lantaran dirinya yang memberikan uang tersebut kepada auditor BPKP bernama M. Toha. "Waktu itu ada review hasil lelang BPKP. Itu untuk uang lembur saja, ya sekadar transport," ungkap Drajat saat bersaksi.
Sayangnya, Drajat tak menyebut berapa jumlah uang yang diberikan kepada auditor BPKP. Yang jelas, uang tersebut diberikan dari uang operasional yang diberikan terdakwa Sugiharto. Namun, diakui Drajat, sebenarnya tidak ada kewajiban panitia lelang untuk memberikan uang kepada auditor BPKP.
Selain pemberian itu, Drajat juga mengaku pernah menyerahkan uang sebesar Rp 60 juta untuk enam orang. Uang itu juga berasal dari Sugiharto. "Itu hanya sebatas operasional," tutur dia.
Dalam persidangan, Drajat mengaku. tak pernah bisa membantah apa yang disuruh oleh atasannya, Irman atau Sugiharto. Drajat bahkan tak membantah disebut sebagai kurir lantaran kerap menyerahkan uang kepada sejumlah pihak.
Itu dilakukan karena Drajat takut kepada keduanya. Terlebih, kata Drajat, sosok irman cukup tempramental, sehingga dia tidak pernah menolak yang diperintahkan. Drajat sendiri pernah didamprat Irman lantaran tak mengikuti perintahnya.
"Taat yang mulia (ke Irman). Karena saya ketakutan. Saya pernah bantah, bilang saya enggak mau ikut dalam panitia lelang proyek e-KTP ini. Beliau dengan amarahnya, bilang siapa lagi kalau bukan anda," tandas Drajat.
Korupsi E-KTP KPK Korupsi Politik BPKP
