Kunjungan Granat ke DPR.
Jakarta - Gerakan Nasional Anti Narkoba (Granat) melakukan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Badan Legislatif (Baleg) di ruang rapat Baleg DPR, gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta (17/4/2017). Dalam kesempatan tersebut, Granat mengajukan sejumlah pokok-pokok pikiran terkait upaya menyelamatkan bangsa dari kehancuran akibat peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba.
"Pertama-tama saya sampaikan ucapan terima kasih kepada Badan Legislasi DPR RI yang telah memberikan kesempatan dan menerima DPP Granat dalam apat dengar pendapat umum di ruang rapat yang sangat terhormat ini. Yang akan saya sampaikan dalam rapat yang terhormat ini menyangkut Indonesia Darurat Narkoba," ujar Ketua Umum DPP Granat Henry Yosodiningrat di di ruang rapat Baleg DPR, gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta (17/4/2017).
Hadir menyambut kehadiran Granat, Wakil Ketua Baleg DPR Firman Soebagyo dan Dossy Iskandar serta sejumlah anggota Baleg DPR lainnya.
Henry mengatakan ancaman narkoba menjadi tanggung jawab seluruh bangsa Indonesia. Utamanya, kkata dia, pemerintah sebagai otoritas tertinggi dalam menentukan kebijakan negara.
"Sektor seperti. BNN, Polri, TNI, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Kominfo, Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, harus bekerjasama dan bersinergi. Semua Kementerian dan Lembaga menghilangkan ego sektoral, semua keroyok rame-rame," ungkapnya.
Henry meminta. Pemerintah serius menyatakan perang terhadap kejahatan narkoba. "Penanganan hukum harus lebih keras lagi, lebih tegas lagi pada jaringan-jaringan yang terlibat," tandasnya.
Lebih lanjut Henry mendesak peemerintah menutup celah penyelundupan yang berkaitan dengan narkoba di pintu-pintu masuk. "Baik di pelabuhan maupun di bandara, juga di pelabuhan-pelabuhan kecil kita," ucapnya.
Selain itu, anggota komisi I DPR tersebut juga menegaskan kampanye terhadap bahaya narkoba harus dilakaukan secara kreatif dan terus digaungkan terutama untuk kalangan muda.
"Dan pengawasan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) lebih diperketat. Sebagaimana telh disampaikan presiden kepada Kepala BNN agar pengawasan terhadap Lapas diperketat. Lapas Narkoba harus betul-betul dilakukan pengecekan. Secara rutin sebulan dua kali, atau steidaknya sebulan sekali Lapas dicek secara mendadak. Dan terkahir, Program rehabilitasi harus berjalan efektif," paparnya.
KEYWORD :DPP Granat Henry Yosodiningrat Baleg DPR
