Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto. Foto: Azka/Man
Jakarta, Jurnas.com - Anggota Komisi VII DPR RI, Mulyanto menanggapi keluhan nelayan yang kesulitan mendapatkan BBM bersubsidi karena harus menggunakan aplikasi MyPertamina.
Menurut dia, Pertamina harus mencari solusi alternatif. Pertamina juga diminta untuk tidak memaksakan ketentuan penggunaan MyPertamina bagi nelayan untuk mendapatkan solar subsisi. Sebab pola penjualan BBM bersubsidi bagi armada darat berbeda dengan armada laut.
"Kalau armada darat mobilitasnya sangat tinggi sehingga bisa mengisi bahan bakar dimanapun. Sehingga wajar bila diberlakukan kontrol pembelian BBM bersubsidi menggunakan aplikasi. Sementara pola pergerakan armada laut relatif monoton. Biasanya dari satu pelabuhan ke titik penangkapan setelah itu kembali lagi ke pelabuhan. Sehingga setiap kapal tidak punya alternatif tempat pengisian BBM selain yang ada di pelabuhan tempat kapal itu bersandar. Karena itu cara pendistribusiannya juga harus dibuat beda," kata Mulyanto dalam keterangan resminya, Jumat (20/10).
Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI ini sepakat jika Pertamina harus mengatur dan mengontrol penjualan BBM bersubsidi agar lebih tepat sasaran. Namun, alangkah baiknya dilakukan sesuai dengan keadaan lapangan. Pertamina tidak bisa menyamaratakan semua keadaan dengan satu ketentuan.
"Pertamina jangan mempersulit nelayan kecil mendapatkan BBM bersubsidi untuk melaut. Karena kebanyakan nelayan dengan kapal seberat di bawah 30 GT (Gross Ton) merupakan nelayan kecil. Umumnya nelayan dengan kapal berbobot 5 GT merupakan nelayan tradisional yang tidak begitu akrab dengan perangkat teknologi," kata Mulyanto.
Lebih lanjut, Mulyanto menambahkan, sebelum memberlakukan ketentuan penggunaan aplikasi MyPertamina, sebaiknya Pertamina mensosialisasikan dengan baik ketentuan tersebut. Itu pun harus dilakukan secara bertahap dan tidak sekaligus.
“Sosialisasi kepada nelayan ini harus tepat dari sisi waktu, karena jadwal melaut dan beristirahat berbeda dengan profesi lainnya.”
"Saya usul Pertamina memberi cara alternatif bagi nelayan utk mendapatkan solar bersubsidi. Supaya nelayan tidak bingung dan tetap bisa melaut. Pertamina cukup mendata nama kapal dan penanggungjawabnya untuk menertibkan penyaluran BBM bersubsidi," demikian Mulyanto.
KEYWORD :
Warta DPR Komisi VII PKS Mulyanto MyPertamina nelayan BBM bersubsidi
