Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu (Foto: AFP)
Tel Aviv, Jurnas.com - Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu memanggil jaksa agung terkait upaya polisi menangani demonstrasi Rancangan Undang-undang Sistem Peradilan yang kian meluas.
RUU yang akan membatasi kejawaran sebagai standar tinjauan yudisial dan dinilai bakal membuka pintu penyalahgunaan kekuasaan, dijadwalkan untuk pembacaan ratifikasi pertama dari tiga di parlemen pada Senin (10/7) ini.
Menurut kritikus, reformasi semacam itu mengekang independensi pengadilan. Netanyahu yang sempat diadili atas tuduhan korupsi, menyebut tujuannya untuk memulihkan keseimbangan di antara cabang-cabang pemerintahan.
Namun, pembicaraan kompromi yang diselenggarakan oleh presiden Israel antara pemerintah dan oposisi terhenti bulan lalu. Protes jalanan yang sebelumnya mereda kembali berkobar.
"Kesepakatan dapat dicapai. Namun, masih belum ada yang mau duduk dan berbicara, sekarang, tanpa prasyarat. Ini adalah kesalahan besar dalam sejarah," kata Presiden Isaac Herzog dikutip dari Reuters.
Para pengunjuk rasa berencana berkumpul di bandara utama Israel saat parlemen memperdebatkan RUU tersebut. Sejumlah mal besar juga mengumumkan penutupan satu hari jika pemungutan suara Senin ini lolos.
Laporan terbaru, Jaksa Agung Gali Baharav-Miara dipanggil oleh Netanyahu. Saat pertemuan dimulai, bocoran dari beberapa menteri menurut media lokal, menyerukan agar dia mundur.
Google News: http://bit.ly/4omUVRy
Terbaru: https://jurnas.com/redir.php?p=latest
Langganan : https://www.facebook.com/jurnasnews/subscribe/
Youtube: https://www.youtube.com/@jurnastv1825?sub_confirmation=1
RUU Peradilan Israel Benjamin Netanyahu
