Ketua DPR RI Puan Maharani. (Foto: Humas DPR)
Jakarta, Jurnas.com - Ketua DPR RI Puan Maharani mendorong Pemerintah melalui Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Prancis untuk terus memantau kondisi Warga Negara Indonesia (WNI). Sebab, kerusuhan dan bentrokan dinilai semakin meluas di negara tersebut akibat kematian remaja yang ditembak polisi setempat.
“Keselamatan WNI yang ada di Prancis harus menjadi prioritas utama. Pemerintah harus memberi jaminan warga negara kita tidak terkena dampak kerusuhan di Prancis yang terus meluas," tutur Puan, Selasa (4/7).
Seperti diketahui, kerusuhan di Prancis dipicu karena penembakan polisi yang menyebabkan pemuda berusia 17 tahun meninggal dunia pada 27 Juni lalu. Kejadian itu menimbulkan amuk massa dan kerusuhan di beberapa kota besar di Prancis sejak 28 Juni 2023 dan terus membesar, termasuk di Paris pada Jumat (30/6) lalu.
Berdasarkan catatan KBRI, jumlah WNI yang berada di Prancis mencapai 4.000 jiwa dan tersebar di beberapa kota. Oleh karena itu, Puan meminta kedutaan besar tetap memberikan pelayanan bagi WNI di Prancis, khususnya yang lokasinya dekat dengan kerusuhan.
Kerusuhan di Prancis telah turut menyebabkan 7 negara mengeluarkan travel advisory dan warning. Ketujuh negara tersebut adalah Inggris, Amerika Serikat, Arab Saudi, Kanada, Australia, Skotlandia dan Iran.
"Jangan sampai WNI yang lokasi tempat tinggalnya terdampak kerusuhan kesulitan mendapatkan kebutuhan mereka. Ini juga harus menjadi fokus KBRI dalam menjamin kebutuhan para warga negara kita di sana,” jelasnya.
Selain itu, dirinya juga meminta Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) untuk terus memantau situasi di Prancis dan melakukan upaya diplomatik guna memastikan keselamatan dan kesejahteraan WNI.
Rumah Walikota Prancis Dibakar Massa Unjuk Rasa
"Kemenlu juga harus melakukan upaya diplomatik ke pemerintah Prancis guna memastikan WNI yang tengah berada di sana memperoleh perlindungan dan terhindar dari bentrokan," tegas Puan.
Cucu Bung Karno ini pun meminta Pemerintah mempertimbangkan untuk mengeluarkan peringatan bepergian sementara kepada warga Indonesia yang hendak berangkat atau berlibur ke Perancis. Puan mengatakan, antisipasi diperlukan demi keselamatan rakyat Indonesia.
“Jika diperlukan dan situasi semakin tidak aman, maka Pemerintah perlu mengeluarkan peringatan bepergian bagi WNI untuk sementara waktu sampai kerusuhan di Prancis mereda. Ini bertujuan untuk menjaga keselamatan warga negara kita sendiri," tegas Perempuan Pertama yang memperoleh amanah sebagai Ketua DPR.
Di sisi lain, ia mengimbau WNI yang berada di Prancis untuk tetap waspada dan menjauhi lokasi bentrokan. "Saya meminta kepada warga negara kita yang berada di Perancis untuk terus mewaspadai dampak kerusuhan yang meluas. Tetap jaga kemanan, jangan berpergian apabila tidak mendesak. Tunggu situasi di Prancis kondusif," imbaunya.
Dirinya menerangkan bahwa KBRI di Perancis juga telah memberikan imbauan kepada WNI melalui akun media sosial resmi. Dalam pesan tersebut, ucapnya, turut disampaikan nomor hotline darurat bagi warga Indonesia yang membutuhkan perlindungan.
Puan meminta masyarakat Indonesia yang kesulitan menghubungi keluarga atau kerabatnya di Prancis untuk mengakses nomor hotline tersebut. “Pastikan kondisi keluarga, kolega, teman, maupun kerabat yang berada di Prancis dalam kondisi aman,” tutur perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI itu.
Pada kerusuhan di Perancis, massa tak hanya sekadar melakukan aksi protes. Mereka juga melakukan pengrusanan, penjarahan dan pembakaran. Peristiwa ini terjadi di puluhan kota dan kota madya di seluruh Prancis, seperti di Paris dan sekitarnya, Lyon, Strasbourg, Metz, Marseille, dan lain-lain.
Dampak kerusuhan meliputi kebakaran di 2.560 titik di area publik, 1.350 kendaraan dibakar, dan 234 gedung dirusak serta dibakar. Selain itu, 994 orang ditangkap dan 79 aparat keamanan terluka akibat kerusuhan di Prancis. “Pemerintah kami harapkan terus memantau dan berkoordinasi dengan Pemerintah Prancis menyangkut kondisi ini,” tutup Puan.
KEYWORD :
Ketua DPR Puan Maharani kerusuhan Prancis WNI
