Mantan Presiden AS, Donald Trump (Foto: AFP/File/Brendan Smialowski)
Washington, Jurnas.com - Pakar rahasia negara anggota Federasi Ilmuwan Amerika, Steven Aftergood menilai mantan Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump, tidak berwenang melakukan deklasifikasi dokumen mengenai senjata nuklir.
Dokumen rahasia bernomor 19 sebelumnya ditemukan di kediaman pribadi Trump. Dalam dakwaan yang menjerat sang mantan presiden, dia dinilai membahayakan keamanan nasional.
Pasalnya, menurut Undang-undang Energi Atom AS, deklasifikasi hanya boleh dilakukan melalui proses yang melibatkan Departemen Energi dan Departemen Pertahanan, alih-alih kewenangan mutlak Trump selaku pemimpin eksekutif.
"Klaim bahwa dia (Trump) dapat mendeklasifikasi (data) itu tidak relevan dalam kasus informasi senjata nuklir, karena tidak diklasifikasikan berdasarkan perintah eksekutif tetapi oleh undang-undang," kata Aftergood dikutip dari Reuters pada Senin (19/6).
"Aturannya sangat jelas. Tidak ada yang mengatakan bahwa presiden dapat membuat keputusan itu," sambung dia.
Sementara itu, Trump yang hingga saat ini masih tetap pada pendirian tidak bersalah, menegaskan bahwa dia mendeklasifikasikan dokumen tersebut sebelum mengeluarkannya dari Gedung Putih.
Diketahui, senjata nuklir merupakan informasi paling dirahasiakan oleh pemerintah AS. Informasi paling sensitif diklasifikasikan sebagai Restricted Data (RD) atau Data Terbatas. RD biasanya mencakup desain hulu ledak nuklir serta produksi uranium dan plutonium.
Apabila Departemen Energi dan Departamen Pertananan hendak melakukan deklasifikasi sebuah dokumen RD ke FRD (Formerly Restricted Data/Data yang Dibatasi Sebelumnya), informasi tertentu tetap dirahasiakan.
Informasi yang tetap dirahasiakan tersebut meliputi ukuran gudang senjata AS, penyimpanan dan keamanan hulu ledak nuklir, lokasi, hasil dan kekuatan senjata nuklir.
KEYWORD :Donald Trump Amerika Serikat Data Nuklir Dokumen Rahasia
