| Selasa, 14/02/2017 17:33 WIB
Jakarta - Empat fraksi di DPR, yakni Demokrat, Gerindra, PKS dan PAN menggalang koalisi mendorong hak angket Ahok Gate di parlemen. Hak angket tersebut akaan digunakan DPR untuk menyelidiki kebijakan pemerintah mengaktifkan kembali terdakwa kasus penistaan agama, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) sebagai Gubernur DKI setelah masa cuti kampanye Pilkada.
Sedangkan fraksi Golkar memilih posisi berbeda. Fraksi dari partai berlambang beringin tersebut menolak mendukung dengan cara tidak menandatangani. Namun, Golkar menegaskan tidak akan tergesa-gesa bereaksi merespons gerakan politik parlemen usungan empat fraksi tersebut.
"Biarkan, itu hak anggota. Kita tidak akan menggagalkan. Tapi kita tidak akan menandatangani," ujar ketua komisi II
DPR fraksi Golkar Zainudin Amali di gedung
DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (14/2/2017).
Dengan kuantitas empat fraksi, dapat dipastikan usulan hak angket
Ahok Gate akan gol hingga ke paripurna. Empat fraksi tersebut menunjukkan jumlah yang memenuhi syarat quorom hak angket
Ahok Gate diteruskan ke Paripurna.
Namun sepertinya fraksi Golkar telah menyiapkan strategi setibanya hak angket
Ahok Gate dibahas di paripurna nanti. Sebagai fraksi dengan partai pendukung pemerintahan Jokowi-JK, Golkar tidak mungkin membiarkan membiarkan paripurna mendukung hak angket
Ahok Gate. Apalagi, Golkar menjadi partai pendukung utama Ahok sebagai cagub di Pilkada DKI.
Zainudin mengisyaratkan akan mengerahkan suara besar dari anggota fraksinya dalam menentukan nasib hak angket
Ahok Gate di paripurna. Dengan ditambah fraksi lain yang menolak, Golkar menunjukkan optimisme mematahkan keinginan empat fraksi yang mendorong hak angket
Ahok Gate nanti saat paripurna berlangsung.
"Kita tinggal hitung saja siapa yang menandatangani, teman-teman bisa menghitung bagaimana nasibnya di paripurna," ungkapnya.
Lebih lanjut, Zainudin menyampaikan sebenarnya fraksi Golkar merasa keberatan dengan sikap empat fraksi yang mendoorong hak angket
Ahok Gate. Ia lebih menginginkan
DPR memanggil Mendagri Thahjo Kumolo sebagai penanggungjawab kebijakan pemerintah terkait pengangkatan kembali Ahok. "Kita tunggu saja Mendagri. Menurut saya begitu," ucapnya.
KEYWORD :
Ahok Gate DPR
