Menko PMK Muhadjir Effendy (Foto: Ist)
JAKARTA, Jurnas.com - Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Muhadjir Effendy menekankan perlunya alat pengukuran yang standar untuk akurasi pengukuran bayi stunting di setiap daerah.
Dia berharap pada 2023, seluruh Puskesmas dan Posyandu telah memiliki USG dan alat antropometri sesuai dengan standar untuk menyajikan data akurat prevalensi stunting di tiap daerah.
"Kalau anggaran dari pusat belum ada saya mohon Pemprov bisa mengalokasi pelatihan ini secara besar-besaran agar bisa segera terealisasi upaya kita untuk menyajikan hasil uji EPPGBM yang tepat," kata Muhadjir dalam keterangan resminya diterima, Jakarta, Selasa (18/4).
Indonesia Kirim Bantuan Rp7 Miliar ke Vanuatu
Muhadjir meminta Pemda untuk mengusulkan pemenuhan sanitasi dan air bersih melalui Menteri PUPR pada tahap 2 di tahun 2023 bagi daerah-daerah yang membutuhkan dalam rangka penanganan intervensi sensitif risiko tinggi stunting.
Di samping itu, dia juga meminta Pemda untuk mengusulkan daerah-daerah kantong kemiskinan untuk upaya bantuan rumah layak huni bagi keluarga risiko tinggi stunting.
Muhadjir menekankan poin-poin intervensi Strategis Percepatan Penurunan Stunting dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem di Provinsi Jambi dalam Roadshow yang digelar secara daring, Senin (17/4).
Deputi Bidang Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga, Nopian Andusti mengatakan dari 919.705 keluarga risiko tinggi stunting di Provinsi Jambi terdapat 12,26 persen keluarga yang memiliki rumah tidak layak huni, 9,8 persen keluarga yang tidak memiliki akses air minum yang layak, dan 8,4 persen di antaranya tidak memiliki jamban yang tidak layak.
Nopian berharap dalam upaya percepatan penurunan stunting, Pemerintah Daerah Provinsi Jambi dapat melakukan intervensi dari hulu ke hilir. Salah satu upaya yang perlu dilakukan yaitu gerakan pencegahan melalui pemeriksaan kesehatan tiga bulan sebelum menikah bagi calon pengantin lewat aplikasi Elsimil.
"Pemeriksaannya sederhana sekali hanya hb-nya, lingkar lengan atasnya, masa berat tubuh dan tinggi badannya, dan ini kenapa 3 bulan kita bahas, dengan 3 sebelum menikah ini apabila terjadi gangguan kesehatan bagi calon pengantin maka dapat dilakukan intervensi kesehatan dan kita harapkan dan pastikan bahwa setelah menikah atau dalam kondisi hamil dalam kondisi sehat walafiat,"ujar Nopian.
Nopian juga menampilkan data hasil pemeriksaan kesehatan calon pengantin di Provinsi Jambi yang diinput melalui Elsimil sebagai gambaran bagi para kepala daerah Provinsi Jambi dan menjelaskan bahwa Provinsi Jambi memiliki 7.662 Tim Pendamping Keluarga yang salah satu tugasnya adalah mendampingi calon pengantin.
Terakhir, Nopian menjelaskan tentang Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik maupun non-fisik/ BOKB dari BKKBN untuk Provinsi Jambi dan menekankan kepada realisasi anggaran DAK non-fisik agar terus ditingkatkan penyerapannya karena dinilai masih cukup rendah.
Angka prevalensi stunting Provinsi Jambi secara signifikan turun dari 22,4 persen pada 2021 menjadi 18 persen pada 2022 berdasarkan hasil survei Studi Status Gizi Indonesia (SSGI) sehingga menempati urutan tujuh provinsi terbaik dalam penanganan stunting di Indonesia.
KEYWORD :Muhadjir Effendy USG dan Alat Antropometri Alat Pengukuran Bayi Stunting
