Ilustrasi TKI
Jakarta – Meski dianggap remeh oleh sejumlah pihak, termasuk cuitan seorang Wakil Ketua DPR yang terekspos di media massa, ternyata Tenaga Kerja Indonesia (TKI) memberikan kontribusi besar terhadap perekonomian nasional.
Menurut data Kementerian Ketenagakerjaan, sebagaimana lampiran Bank Indonesia, bahwa total kiriman uang TKI yang masuk ke Indonesia pada tahun 2015 sebesar Rp 119 triliun. Sementara hingga Oktober tahun 2016 mencapai US$ 7.477.856.214 atau setara Rp 97,5 triliun.
“Angka pastinya baru diketahui bulan depan. Namun diperkirakan tak akan jauh beda dengan tahun lalu, bisa bertambah atau berkurang, namun sedikit,” kata Direktur Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Luar Legeri (PPTKLN) Kementerian Ketenagakerjaan, R. Soes Hindharno di Jakarta, pada Rabu (25/01).
Menurut Soes, jika diasumsikan pendapatan dari TKI sama dengan tahun 2015 lalu sebesar Rp 119 triliun, maka jumlah itu lebih besar ketimbang nilai realisasi penerimaan berdasarkan surat setoran pajak program pengampunan pajak per 25 Januari 2017 yang sebesar Rp 110 triliun. Jumlah pengampunan pajak itu berdasarkan data dari Direktorat Pajak Kementrian Keuangan.
"Atau, tidak selisih jauh dengan dana repratiasi yang dijanjikan para konglomerat Indonesia yang akan memasukkan dananya ke dalam negeri lewat program amnesti pajak yang mencapai Rp 140 triliun. Bedanya, remitansi dari TKI sudah jelas masuk, sedangkan repatriasi masih sebatas komitmen,” tambah Soes.
Sementara itu, jika dibandingkan dengan target laba bersih 118 Badan Usaha Milik Negara (BUMN) pada tahun 2015 yang mencapai Rp 150 triliun, atau target Rp 172 triliun pada 2016, remitansi TKi juga tak bisa diremehkan. Namun perlu diingat, kata Soes, dalam BUMN, negara telah memberikan modal besar, sementara mayoritas TKI pergi ke luar negeri secara mandiri.
"Selayaknya masyarakat lebih bisa menghargai peran besar para TKI yang telah bekerja keras di luar negeri. Kiriman dana para TKI telah membantu menggerakkan roda perekonomian dalam negeri,” tegasnya.[]
fahri hamzah remitansi tki amnesti pajak
