Wakil Ketua MPR RI Abdul Muhaimin Iskandar
Jakarta - Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tegas menolak intoleransi, radikalisme, dan sentimen SARA (suku, agama, ras, dan antargolongan). Sebagai partai modern pembela Pancasila dan UUD 1945, PKB melihat bahwa ketiga hal tersebut telah menghantam urat nadi perekonomian nasional.
"Ketegasan positioning ini menjadi semakin mendesak guna melindungi perekonomian rakyat. PKB sebagai partai modern, pembela Pancasila dan propenguatan ekonomi menolak dengan tegas segala bentuk sentimen SARA, intoleransi serta radikalisme agama," kata Ketua Umum DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Muhaimin Iskandar di Jakarta, Minggu (22/1).
Menurut Cak Imin, sapaan akrab Muhaimin, sikap tegas seperti ini penting sebagai upaya melindungi perekonomian nasional. Ajakan rush-money, boikot Sari Roti dan fitnah serbuan tenaga kerja asing asal China merupakan contoh sentimen terhadap laju pertumbuhan ekonomi.
"Dampak terhadap berita-berita seperti itu menyebabkan dunia usaha dan dunia keuangan was-was. Itu artinya, urat nadi ekonomi nasional tengah dibidik untuk dihancurkan," tandas Muhaimin dalam keterangan tertulisnya.
Cak Imin menambahkan, bergejolak pasar keuangan Indonesia dimulai pada November 2016, dengan muncul dua sentimen negatif. Pertama, terpilih Donald Trump sebagai Presiden AS, dan kedua, merebak sentimen SARA, menyusul kasus tuduhan penistaan agama terhadap Ahok.
Gerindra Pastikan Cawapres Prabowo dari PKB
"Akibatnya rupiah melemah cukup dalam, dibandingkan mata uang negara lain di kawasan. Tak hanya itu, sejak awal November 2016 dana investor asing hengkang dari pasar saham sebesar Rp18 triliun maupun obligasi Rp24 triliun," ujarnya lagi.
Guna mengetahui seberapa parah dampak isu negatif tersebut, kata Cak Imin, PKB menggelar diskusi panel pada Senin (23/1) pukul 08.00 WIB dengan tema `SARA, Radikalisme dan Prospek Ekonomi 2017` di gedung CIMB Niaga. Pembicara diskusi itu, Menko Perekonomian Darmin Nasution, Menteri Tenaga Kerja RI Muhammad Hanif Dhakiri, Liky Sutikno, Chairman INACHAM (Indonesia Chamber of Commerce in China), Ekonom, Faisal Basri, dan Sofjan Wanandi, pengusaha/Staf Ahli Koordinator Presiden RI.
Muhaimin Iskandar PKB Radikalisme
