Para pengunjuk rasa menuntut pembebasan Aung San Suu Kyi setelah pemimpin terpilih itu ditahan saat kudeta. (Foto: Reuters)
JAKARTA, Jurnas.com - Utusan khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk Myanmar, Noeleen Heyzer melakukan perjalanan ke negara Asia Tenggara untuk pertama kalinya sejak diangkat Oktober lalu.
Perjalanan Heyzer mengikuti seruan terbaru Dewan Keamanan PBB untuk segera mengakhiri semua bentuk kekerasan dan akses kemanusiaan tanpa hambatan di negara yang dilanda perselisihan itu.
"Heyzer akan fokus mengatasi situasi yang memburuk dan kekhawatiran segera serta bidang prioritas lain dari mandatnya," kata Juru Bicara PBB, Stephane Dujarric, seperti dikutip dari AP.
PBB Desak Junta Myanmar Izin Bantuan Topan Mocha
Ia tidak memberikan rincian apakah Heyzer akan bertemu dengan penguasa militer Myanmar atau mantan pemimpin negara itu yang dipenjara, Aung San Suu Kyi. Aung San Suu Kyi divonis pada Senin atas tuduhan korupsi lagi, menambah 6 tahun dari hukuman penjara 11 tahun sebelumnya.
"Kunjungan Heyzer mengikuti konsultasi ekstensifnya dengan aktor dari seluruh spektrum politik, masyarakat sipil serta komunitas yang terkena dampak konflik yang sedang berlangsung," kata Dujarric.
Awal bulan ini, Menteri Luar Negeri Kamboja, Prak Sokhonn, utusan khusus ke Myanmar untuk 10 anggota Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara, mengatakan upaya tetangga Myanmar untuk membantu memulihkan perdamaian dan keadaan normal di negara yang dilanda perselisihan itu terhambat oleh eksekusi negara itu baru-baru ini terhadap empat aktivis politik.
Ia memperingatkan bahwa eksekusi lebih lanjut akan memaksa kelompok regional untuk mempertimbangkan kembali bagaimana mereka terlibat dengan sesama anggota Myanmar.
Pada Februari 2021, tentara Myanmar menggulingkan pemerintah terpilih Aung San Suu Kyi dan kemudian dengan keras menindak demonstran. Setelah pasukan keamanan melepaskan kekuatan mematikan pada demonstran damai, beberapa penentang kekuasaan militer mengangkat senjata.
Penguasa militer Myanmar menyetujui rencana ASEAN lima poin pada April 2021 untuk memulihkan perdamaian dan stabilitas negara, yang mencakup penghentian segera kekerasan dan dialog di antara semua pihak.
Namun militer negara itu hanya melakukan sedikit upaya untuk mengimplementasikan rencana tersebut, dan Myanmar telah tergelincir ke dalam situasi yang oleh beberapa pakar PBB dicirikan sebagai perang saudara.
Heyzer, seorang aktivis hak-hak perempuan dari Singapura, mengepalai UNIFEM, sebuah organisasi pembangunan PBB yang berfokus untuk mempromosikan kemajuan ekonomi perempuan, pada tahun 1994 hingga 2007.
Ia adalah wanita pertama yang menjabat sebagai sekretaris eksekutif Komisi Ekonomi dan Sosial PBB untuk Asia dan Pasifik, pada tahun 2007 hingga 2014.
Sumber: AP
KEYWORD :Utusan Khusus PBB Myanmar Noeleen Heyzer Aung San Suu Kyi
