Senin, 29/04/2024 10:04 WIB

TKA Ilegal China, Pemerintah Diminta Transparan

Pemerintah diminta untuk memberikan informasi secara transparan terkait jumlah TKA baik yang legal maupun yang ilegal kepada publik.

Wakil Ketua DPR, Agus Hermanto

Jakarta - Pemerintah diminta untuk memberikan informasi dan data yang benar serta transparan terkait jumlah tenaga kerja asing (TKA) baik yang legal maupun yang ilegal kepada publik.

Wakil Ketua DPR Agus Hermanto mengatakan, jumlah TKA ilegal masih banyak ditemukan di beberapa daerah. Namun, pemerintah dalam hal ini Presiden Jokowi, Menaker, dan Dirjen Imigrasi memiliki data yang berbeda soal TKA di Indonesia.

"Sehingga kami mendorong pemerintah agar ini diselesaikan secara tuntas, transparan dan akuntabel dengan keterangan yang jelas. TKA yang ilegal juga banyak ditemukan, tapi sejauh mana data-data yang benar," kata Agus, di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (27/12).

Apalagi, kata Agus, ditambah kebijakan pemerintah soal bebas visa untuk sejumlah negara sahabat. Menurutnya, kebijakan itu justru membuka peluang bagi para TKA ilegal.

"Sehigga China yang masuk ini dicurigai masih sebagai turis, tapi disini dia melakukan tenaga kasar tersebut," tegas Wakil Ketua Umum Partai Demokrat itu.

Kata Agus, apa yang diterima atau yang diketahui oleh masyarakat Indonesia saat ini adalah TKA asal China yang ada di Indonesia begitu banyak.

"Bahkan disinyalir dalam dugaan bahwa yang bekerja disini bukan tenaga ahli, tapi tenaga kasar biasa yang pekerjaannya bisa dilakukan warga Indonesia," demikian Agus.

KEYWORD :

WNA Bebas Visa TKA asal China




JURNAS VIDEO :

PILIHAN REDAKSI :