Wakil Ketua DPR, Agus Hermanto
Jakarta - Pemerintah diminta untuk memberikan informasi dan data yang benar serta transparan terkait jumlah tenaga kerja asing (TKA) baik yang legal maupun yang ilegal kepada publik.
Wakil Ketua DPR Agus Hermanto mengatakan, jumlah TKA ilegal masih banyak ditemukan di beberapa daerah. Namun, pemerintah dalam hal ini Presiden Jokowi, Menaker, dan Dirjen Imigrasi memiliki data yang berbeda soal TKA di Indonesia."Sehingga kami mendorong pemerintah agar ini diselesaikan secara tuntas, transparan dan akuntabel dengan keterangan yang jelas. TKA yang ilegal juga banyak ditemukan, tapi sejauh mana data-data yang benar," kata Agus, di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (27/12).Apalagi, kata Agus, ditambah kebijakan pemerintah soal bebas visa untuk sejumlah negara sahabat. Menurutnya, kebijakan itu justru membuka peluang bagi para TKA ilegal.WNA Bebas Visa TKA asal China